Bos Bulog Bantah Bansos jadi Penyebab Kelangkaan Beras
- Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi, menyangkal penyaluran bantuan pangan menjadi pemicu kelangkaan dan kenaikan harga beras di pasar ritel modern dan tradisional.
Nasional
JAKARTA - Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi, menyangkal penyaluran bantuan pangan menjadi pemicu kelangkaan dan kenaikan harga beras di pasar ritel modern dan tradisional.
“Tidak, saya jawab tidak (beras langka akibat bansos). Kenapa? Baik SPHP maupun bantuan pangan direncanakan bersama-sama dan dialokasikan,” ujar Bayu dalam diskusi media di Gedung Bulog, pada Selasa, 13 Februari 2024.
Impor 2 juta ton beras juga dilakukan untuk memenuhi kebutuhan bantuan pangan dan penyaluran beras dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Eceran (SPHP). Tindakan ini diambil saat Indonesia menghadapi defisit beras selama 8 bulan.
- Profil 3 Aktor Film Dirty Vote yang Diragukan Kapasitasnya oleh TKN
- Rupiah Menguat, Sentimen Risk-off Terkait Pemilu Mulai Mereda
- Vale Cetak Laba Tumbuh 37 Persen pada 2023
“Alasan kenapa 2 juta alokasi impor adalah untuk bantuan pangan dan SPHP. Tidak ada alasan bantuan pangan bikin stok atau penyaluran SPHP menjadi lebih sulit,” imbuh dia.
Hingga 12 Februari 2024, Perum Bulog telah menyalurkan sekitar 226.000 ton beras SPHP ke ritel modern dan pasar tradisional.
Dalam 10 hari pertama bulan Februari, Bulog telah menggelontorkan sekitar 60.000 ton beras. Pada Senin, 12 Februari 2024, Bulog membagikan 4.000 ton beras di Jakarta dalam satu hari.
Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, menyanggah klaim bantuan pangan menjadi faktor utama dalam kenaikan harga beras.
“Sebenarnya kalau bansos itu nggak ada kaitannya sama harga tetapi ini memang negara hadir,” tegas Arief di Istana Negara Jakarta, pada Senin, 12 Februari 2024.
- Fokus di Sektor Ultra Mikro, PNM Mekaar Berhasil Gaet 20 Juta Nasabah
- Bisa Hemat Subsidi LPG Rp1,6 Triliun, Pemerintah Kebut Jargas
- Cara Kreatif Kota Mendaur Ulang Sampah APK
Menurutnya, bantuan pangan beras dari pemerintah memang dihentikan pada periode 8-14 Februari 2023 sebagai bentuk penghormatan terhadap pelaksanaan Pemilu yang sedang berlangsung saat ini.
“Kalau bantuan pangan tidak mempengaruhi itu (harga beras),” terangnya.