Bos Pertamina Akui Pembatasan BBM Subsidi Berisiko di Tahun Politik
- Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati tak menampik, pembatasan BBM subsidi atau pertalite masih beresiko apalagi Indonesia tahun ini dan 2024 akan masuk ke dalam tahun politik.
Energi
JAKARTA - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati tak menampik kebijakan pembatasan BBM subsidi atau pertalite berisiko di tahun politik.
Menurut Nicke, hal inilah yang menjadikan pemerintah tak kunjung meteken revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 yang mengatur detail syarat dan target penerima bahan bakar minyak (BBM) subsidi di tengah masyarakat.
“Ada Perpres 191 tahun 2014 yang harus didetailkan. Namun, kami memahami juga dalam situasi politik seperti ini melakukan pembatasan atau pengaturan tentu ada risiko politiknya yang besar,” kata Nicke saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2023 lamn Kemendagri RI pada Senin, 4 September 2023.
- Boyongan ASN ke IKN, Menpan RB: Mayoritas Pegawai Muda
- Profil Ahmad Sahroni, Pengusaha dan Anggota DPR Berharta Rp298 M
- Dongkrak Perekonomian, ASEAN Luncurkan Digital Economy Framework Agreement
Nicke mengakui. memang permintaan masyarakat terhadap BBM dan LPG subsidi akhir-akhir ini meningkat. Hal ini disebabkan oleh pemulihan ekonomi nasional. Hal ini juga menjadi salah satu faktor belum rampungnya revisi pembatasan pembelian BBM subsidi selain faktor politik.
Nicke mengatakan, meski revisi PP tersebut belum juga keluar namun konsumsi BBM subsidi dan elpiji 3 kilo akan melebihi kuota yang ditetapkan pada APBN 2023. Berdasarkan paparan Nicke, asumsi harga minyak mentah Indonesia atau ICP dibandrol dengan US$90 per barel, sementara hingga Juli 2023 realisasinya sudah mencapai US$75,21 per barel.
Jika dilihat dari realisasi belanja subsidi energi di semester pertama sudah mencapai Rp145,9 triliun atau mencapai 43% dari alokasi subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp339,6 triliun. Untuk menghindari over kuota yang terjadi seperti pada 2023 Kementerian ESDM dalam hal ini Menteri ESDM Arifin Tasrif melalui komisi 7 menyepakati asumsi dasar RAPBN 2024.
Di mana salah satu poinnya, Arifin meminta penambahan kuota elpiji 3 kilo yang semula di angka 8,03 juta ton menjadi 8,5 juta ton. Lalu untuk volume subsidi energi lain Arifin tidak merubah banyak di mana kuota BBM bersubsidi di estimasikan 19,58 juta kilo liter.
Jika dirinci lebih lanjut berasal dari minyak solar sebesar 19 juta kilo dan minyak tanah sebesar 0,58 juta kilo liter. Termasuk untuk subsidi listrik Kementerian ESDM sudah menyepakati dan tidak ada perubahan dari usulan awal pemerintah di angka Rp73,24 triliun.