Jadi Target Aksi Boikot Produk Israel, Bos Pizza Hut Buka Suara

JAKARTA - PT Sarimelati Kencana Tbk (PZZA), perusahaan pengelola gerai Pizza Hut di Indonesia, mengalami pukulan telak akibat seruan aksi boikot Israel menyusul kebrutalan negera Yahudi itu yang membombardir kawasan Gaza, Palestina.

Sejumlah produk yang termasuk dalam daftar aksi boikot produk Israel di antaranya McDonalds, KFC, Pizza Hut, Burger King, Starbucks, Subway, dan produk dari Unilever seperti Rinso, Molto, Pepsodent, Close up, dan sebagainya.

Direktur Utama PZZA Hadian Iswara sangat berharap kepada para tokoh agama untuk memberikan klarifikasi guna menyelaskan situasi yang terjadi dan mengajak masyarakat untuk memahami dengan baik permasalahan yang sedang berlangsung.

“Sebetulnya kalau kita lihat dari Fatwa MUI normatif sebetulnya. Tapi ada orang-orang tidak bertanggung jawab yang menggabungkan antara daftar yang beredar yang tidak jelas kebenarannya mengenai list perusahaan terafiliasi dengan Israel,” ujarnya dalam keterangan resmi, pada Jumat, 08 Desember 2023. 

• BPK Sorot 3 Aspek di Laporan Keuangan PGN, PLN, dan Telkom
• Sikapi Temuan BPK, Pertamina Patra Niaga Bergerak Tempuh Jalur Hukum
• Paytm India Tumbang Buntut Kebijakan Bank Sentral Terhadap Pinjaman

Akibat ulah oknum yang tidak bertanggung jawab itu, kata Hadian, timbul suatu disinformasi di dalam masyarakat. “Nah terus digabungkan dengan Fatwa MUI sehingga akhirnya banyak masyarakat yang jadi salah mengerti bahwa daftar tersebut merupakan bagian dari fatwa MUI," terangnya.

Menurut Hadian, dengan adanya penjelasan dari Wakil Ketua MUI, Tokoh-Tokoh Agama, dan bahkan Jusuf Kalla, dapat memberikan klarifikasi yang menegaskan bahwa produk tersebut tidaklah dianggap haram.

Hadian juga menyebut pihaknya juga sudah berusaha untuk memberikan penjelasan baik di daerah-daerah melalui outlet ataupun pejabat-pejabat yang berwenang yang berkaitan baik MUI maupun dari Kementerian Agama dan lain-lain.

Sementara itu Direktur PZZA Ardhitya Lukito menambahkan dampak boikot ini tidak hanya terjadi di Pizza Hut, melainkan juga seluruh industri makanan dan minuman dan jenama Fast Moving Consumer Goods (FMCG) asal luar negeri juga mengalami hal serupa. 

“Ini tidak hanya terjadi di Pizza Hut. Sekarang itu dengan bola liar yang beredar itu dan kelambatan kehadiran pemerintah untuk segera mengklarifikasi atau menjembatani dari apa teriakan-teriakan masyarakat atau tuduhan masyarakat dengan kenyataan yang faktual yang kenyataan sebenarnya jadinya memang berimbas ke semuanya," kata dia.

Selain meminta kehadiran pemerintah untuk meluruskan informasi, Ardhitya menegaskan bahwa Pizza Hut Indonesia sangat mendukung kebijakan demokrasi Indonesia dalam memperjuangkan kedaulatan Palestina. 

"Kami sampaikan Pizza Hut Indonesia menghormati aspirasi demokrasi rakyat Indonesia dan kami memahami bahwa situasi yang terjadi berdasarkan pada rasa simpati kepada rakyat Palestina," jelasnya.

Kinerja Pizza Hut

Sebagai informasi, aksi boikot produk Israel menguat seiring serangan Israel ke tanah Palestina sejak dua bulan belakangan yang menewaskan lebih dari 10 ribu korban jiwa. 

Sementara itu, sebelum Pizza Hut menjadi target boikot produk Israel, catatan kerugian bersih hingga kuartal III-2023 mencapai Rp38,95 miliar.  Kerugian tersebut membengkak 9,74% secara tahunan dibanding periode sama tahun lalu sebesar Rp35,49 miliar. 

Adapun penjualan bersih perseroan naik 4,36% secara tahunan menjadi sebesar Rp2,75 triliun. Penjualan tersebut terdiri dari penjualan makanan yang tumbuh 3,52% secara tahunan menjadi Rp2,56 triliun, sementara minuman naik 16,74% menjadi Rp197,75 miliar.

Namun, beban pokok penjualan hingga September 2023 mencapai Rp1,67 triliun atau meningkat 2,96% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. 

Sehingga, rugi perseroan sebelum pajak penghasilan sebesar Rp48,26 miliar pada Januari-September 2023. Perolehan tersebut meningkat dari tahun lalu yang sebesar Rp40,14 miliar.

Adapun total aset perseroan hingga kuartal III tahun 2023 mencapai Rp2,32 triliun dibandingkan per Desember 2022 yang sebesar Rp2,50 triliun.