BPH Migas Bakal Melelang 192 Pipa Transmisi di Daerah Ini

JAKARTA – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) akan melelang sebanyak 192 pipa transmisi dan Wilayah Jaringan Distribusi (WJD) di wilayah Batang, Kendal, dan Sorong.

Kepala BPH Migas M Fanshurullah Asa menyebutkan, keputusan ini sesuai dengan RPJMN 2020-2024 dan Peraturan Presiden (Perpres) No.109/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden No.3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

“Tujuannya agar terjadi peningkatan pemanfaatan gas dalam negeri,” katanya dalam keterangan tertulis yang dikutip TrenAsia.com, Rabu, 17 Maret 2021.

• 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
• PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
• Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea

Selain itu, pelelangan ini diharapkan mampu mendukung iklim investasi yang kompetitif di kawasan industri. Sebab, kata dia, harga gas telah diatur dalam Perpres No.40/2006, yakni maksimum sebesar US$6 per MMBTU.

Di samping itu, hingga saat ini Indonesia dikatakan belum memiliki cadangan Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional. Ifan, sapaan akrab dari Kepala BPH Migas ini bilang, pemerintah hanya memiliki cadangan operasional dari PT Pertamina (Persero) atau badan usaha lainnya sebesar 7,8 juta kiloliter per tahun.

Sementara itu, BPH Migas mencatat total volume transaksi BBM per tahun bisa mencapai 75 juta kiloliter yang berasal dari 150 Badan Usaha yang memiliki Izin Niaga Umum (BUINU).

Terkait hal ini, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia berkomitmen, akan mencarikan calon investor dengan cara membentuk tim kecil di lembaga tersebut.

Ia pun meyakini, sejumlah kawasan industri memiliki hubungan kerja sama di sektor infrastruktur migas.

“Saya yakin dan percaya di beberapa kawasan industri pasti punya hubungan kerja sama. Saat ini, harga gas harus US$6 dolar agar produk kita tidak kalah saing dengan impor,” tuturnya.

Ada tiga hal yang menjadi landasan Bahlil dalam upayanya mempermudah investasi, yakni kemudahan berusaha, investasi dan pertumbuhan ekonomi di wilayah, serta pemerataan penanaman modal.