BPOM Kini Larang Skincare Pakai Klaim 'Lebay' dan Menyesatkan Konsumen

JAKARTA - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah menerapkan regulasi baru yang mengatur soal klaim manfaat yang biasanya dicantumkan pada kemasan atau iklan dalam berbagai produk kosmetik termasuk skincare. Aturan tersebut sudah dituangkan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Klaim Kosmetika.

Aturan terbaru mencantumkan soal klaim yang diperbolehkan dan yang dilarang untuk dicantumkan dalam kemasan atau materi promosi produk kosmetik. Tidak hanya kosmetik, aturan tersebut juga mencakup skincare, produk perawatan rambut, gigi, dan area tubuh lainnya.

• Hasil Tes Swab Bisa Menunjukkan Negatif Palsu, Ini yang Harus Dilakukan Saat Bergejala
• 5 Tips Dekorasi Rumah Baru Agar Lebih Menarik
• Figur Mainan Lego Presiden Ukraina Dilelang untuk Disumbangkan

Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa klaim produk harus memenuhi unsur objektivitas, kebenaran, serta tidak menyesatkan. Hal ini penting untuk dilakukan karena akan memengaruhi konsumen untuk menentukan pilihan kosmetika yang sesuai dengan yang dibutuhkan. 

Oleh karena itu, pelaku usaha harus memiliki kemampuan untuk menentukan klaim yang memenuhi kriteria klaim dengan memahami dan memperhatikan sifat serta fungsi atau mekanisme kerja dari bahan dan atau formula produk kosmetika.

Klaim yang dibuat untuk produk kosmetika harus mencerminkan adanya manfaat untuk konsumen pada kondisi yang baik. Sehingga klaim kosmetika untuk tidak dibenarkan untuk hal-hal yang bersifat menyatakan seolah-olah produk ini termasuk sebagai obat yang bertujuan untuk mencegah timbulnya suatu penyakit.

• Hati-Hati! Minyak Goreng Palsu Beredar, Berikut Cara Cek Keasliannya
• 4 Rekomendasi Pariwisata Lewat Jalan Tol Gempol-Pandaan
• Belajar dari Kasus Minyak Goreng, Mendag Kapok Lawan Mekanisme Pasar

Aturan ini diterapkan agar bisa melindungi masyarakat agar tidak mudah tergiur apalagi saat promo atau lanching sebuah produk. Oleh karena itu, BPOM meminta agar masyarakat atau pelaku usaha untuk mematuhi peraturan tersebut.