BPS: Konsumsi Pemerintah Turun hingga 4,51 Persen Sepanjang 2022
- Kepala BPS Margo Yuwono mengungkapkan, konsumsi pemerintah pada 2022 terkontraksi sebesar 4,51%
Nasional
JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2022 mencapai 5,31%. Namun ada komponen pengeluaran yang mengalami kontraksi yaitu konsumsi pemerintah.
Kepala BPS Margo Yuwono mengungkapkan, konsumsi pemerintah pada 2022 terkontraksi sebesar 4,51% seiring dengan kebijakan fiskal kontraktif karena situasi pandemi COVID-19 yang semakin membaik.
"Konsumsi pemerintah mengalami kontraksi disebabkan oleh penurunan realisasi belanja barang dan jasa serta belanja bantuan sosial untuk jaminan sosial," katanya dalam konpers di kantornya pada Senin, 6 Februari 2023.
- Uji Coba Pembelian Solar Subsidi MyPertamina Diperluas, Ini Daftar 13 Kabupaten Kota Terbaru
- Respati Ardi, Ketua Baru Hipmi Solo yang Gagas Legalitas Gratis Bagi Usaha Rintisan
- AS Tembak Jatuh Balon Mata-Mata China, Warga Dilarang Mendekat
- Pertumbuhan Nonfarm Payroll AS di Atas Perkiraan, Kripto Bitcoin dkk Ambruk
Margo menambahkan, pada kuartal IV-2022, konsumsi pemerintah terkontraksi sebesar 4,77 % secara tahunan (yoy). Penurunan realisasi belanja barang dan jasa, serta belanja bansos turut mempengaruhi belanja yang terkontraksi.
Adapun penyaluran bantuan sosial pemerintah pada 2022 lebih ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat karena adanya beberapa kenaikan harga sperti BBM dan minyak goreng. Pemerintah melakukan bantuan melalui pemberian BLT minyak goreng dan BLT BBM.
Hal ini menyebabkan adanya pertumbuhan komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,93% pada 2022. Disusul oleh komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) yang tumbuh sebesar 3,87%.
Selain itu komponen ekspor-impor juga mengalami pertumbuhan tinggi yang mencapai 16,28% dan 14,75%. Ekspor didorong oleh windfall komoditas unggulan seperti batu bara, besi dan baja, serta minyak kelapa sawit. Sementara peningkatan impor didorong kenaikan impor barang modal dan bahan baku.