BRI Beri Diskon Bunga Hingga Pangkas Denda Kartu Kredit

Emiten pelat merah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. memberikan sejumlah keringanan bagi nasabah pemegang kartu kredit. BRI memberi diskon hingga memangkas denda bagi para nasabahnya.

Kebijakan tersebut merupakan respons atas hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) pada April 2020 lalu yang memutuskan untuk melonggarkan kartu kredit mulai 1 Mei 2020 hingga 31 Desember 2020.

Direktur Konsumer BRI Handayani mengungkapkan, perusahaan akan terus melakukan monitor implementasi kebijakan tersebut sesuai dengan prinsip kehati-hatian agar dapat berjalan optimal.

“Kebijakan relaksasi ini kami harapkan dapat membantu nasabah di tengah pandemi virus corona (COVID-19) seperti sekarang,” ungkapnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, 8 Mei 2020.

• 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
• PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
• Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea
• Anies Baswedan Tunggu Titah Jokowi untuk Tarik Rem Darurat hingga Lockdown
• IPO Akhir Juni 2021, Era Graharealty Dapat Kode Saham IPAC

Penyesuaian tersebut, yakni penurunan batas maksimal suku bunga yang semula 2,25% menjadi 2% per bulan. Selain itu, batas minimum pembayaran (minimum payment) juga diturunkan menjadi 5% per bulan dari total tagihan. Sebelumnya, minimum pembayaran yang ditetapkan bagi nasabah sebesar 10%.

Kebijakan selanjutnya adalah menurunkan besaran denda keterlambatan pembayaran dari semula 3% atau maksimal Rp150.000 menjadi 1% atau maksimal Rp100.000 setiap bulannya.

Sebagai informasi, sesuai anjuran pemerintah agar perbankan melakukan kelonggaran kredit bagi sektor informal, per 30 Maret 2020 BRI telah memberikan restrukturisasi dari 82.000 nasabah dengan plafon Rp6 triliun.

Selain itu, plafon Rp7 triliun bagi 9.900 nasabah ritel, dan konsumer 1.500 debitur dengan plafon Rp0,6 triliun.

Pemberian stimulus tersebut tertuang dalam Peraturan OJK No.11/PJOK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease. (SKO)