BRI Terkoneksi SIPD, Mudahkan Pengelolaan Transaksi Keuangan dan Dukung Digitalisasi Keuangan Daerah

JAKARTA – Terus dukung dan dorong program digitalisasi keuangan pemerintah daerah, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kini resmi terkoneksi dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri. 

Launching secara simbolis dilakukan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo dan Direktur Institution & Wholesale Business BRI Agus Noorsanto. Hadir dalam acara tersebut Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni serta Gubernur, Bupati, Walikota, Sekda, Kepala BPKAD, dan Kepala BAPENDA seluruh Indonesia.

Terkait dengan kerjasama tersebut, Agus Noorsanto mengatakan bahwa kerja sama ini menjadi bentuk kolaborasi untuk mendukung digitalisasi keuangan. Diharapkan, dapat memberikan kemudahan pengelolaan transaksi keuangan, khususnya bagi pemerintah daerah yang menggunakan SIPD untuk menjalankan transaksi belanja daerah.

“BRI mendukung penuh transformasi keuangan daerah, termasuk SIPD. Aplikasi ini merupakan terobosan Kemendagri untuk digitalisasi keuangan daerah,” ujarnya.

Dengan terkoneksinya BRI dengan SIPD, maka pemerintah daerah yang RKUD-nya dikelola oleh BRI dapat diintegrasikan dengan SIPD. Adapun pemerintah daerah yang dapat diintegrasikan dengan SIPD adalah pemerintah daerah yang sudah menggunakan modul penatausahaan SIPD.

Ia optimistis, hal ini bermanfaat untuk pemerintah daerah karena dapat menikmati layanan digital dari BRI dan juga memenuhi regulasi Kemendagri. Di samping itu, untuk proses penggajian ASN, juga sudah dapat dilayani di SIPD.

SIPD sendiri merupakan aplikasi yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan transaksi belanja daerah. Terkait hal ini, BRI bekerja sama untuk membantu dalam layanan perbankan.

Sebagai informasi, berbagai layanan digital BRI yang dapat dimanfaatkan seperti CMS, Kartu Kredit Pemerintah Domestik, layanan BRImo & BRIguna digital, dll.

Ke depan, BRI akan terus meningkatkan kolaborasi dalam berbagai hal untuk kemajuan pemerintah daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.