Bu Sri Mulyani dan Pak Jokowi, APBN 2020 Sudah Tekor Rp764,9 Triliun
Kementerian Keuangan mencatat defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) hingga 31 Oktober 2020 mencapai Rp764,9 triliun, setara 4,67% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Industri
JAKARTA – Kementerian Keuangan mencatat defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) hingga 31 Oktober 2020 mencapai Rp764,9 triliun, setara 4,67% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan berdasarkan Peraturan Presiden 72/2020, defisit APBN 2020 diperlebar menjadi Rp1.039,2 triliun atau 6,34% dari PDB. Rinciannya, defisit APBN per Oktober 2020 berasal dari lebih besarnya belanja negara dibandingkan dengan penerimaan.
Tepatnya, belanja negara telah menelan anggaran sebesar Rp2.041,8 triliun. Jumlah itu lebih tinggi dibandingkan dengan penerimaan sebesar Rp1.276,9 triliun.
“Realisasi penerimaan negara Oktober capai 75,1 persen dari target. Sedangkan realisasi belanja negara 74,5 persen dari target dalam Perpres 72/2020,” kata Sri Mulyani dalam paparan APBN edisi Oktober 2020 secara virtual, Senin, 23 November 2020.
Dari sisi pendapatan negara hingga Oktober 2020, pos penerimaan pajak dan bea cukai terkontraksi sebesar 15,6% dibandingkan dengan posisi tahun lalu. Totalnya mencapai Rp991 triliun atau 70,6% dari target.
Di sisi lain, pos penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp94,8 triliun atau 94,8% dari target. Realisasi PNBP ini terkontraksi 16,3% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2019.
Sumber pendapatan lain yakni hibah tercatat mencapai Rp7,1 triliun atau 548,6% dari target. Penerimaan hibah ini meroket 439,7% dibandingkan dengan 10 bulan pertama pada 2019.
“Secara keseluruhan, pendapatan negara negatif 15,4% lantaran masih adanya pembatasan ekonomi dan stimulus perpajakan,” tambah mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut.
Belanja Negara
Dari sisi belanja negara, pemerintah pusat menyerap Rp1.342,8 triliun atau 68% dari target. Serapan ini naik 19,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Selanjutnya, transfer ke daerah dan dana desa telah terealisasi sebesar Rp698 triliun atau 91,4%. Meski tipis, realisasinya tetap tumbuh 3,1% dibandingkan dengan periode yang sama 2019. Dengan demikian, belanja negara telah mencapai 74,5% dari pagu, alias naik 13,6%.
“Belanja negara khususnya untuk bantuan sosial sangatlah penting untuk mengurangi ledakan kemiskinan. Bisa kita lihat dari simulasi yang dilakukan oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF),” tegasnya.
Dalam kesempatan berbeda, BKF mengklaim belanja pemerintah melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN) mampu menekan lonjakan angka kemiskinan menjadi 9,69% dari perkiraan semula sebesar 10,96%.
Efek bantalan ekonomi dari PEN, BKF mengestimasi ada sekitar 3,43 juta orang terselamatkan masuk ke dalam garis kemiskinan akibat pandemi COVID-19.
“Perhitungan kami kira-kira ada 3,43 juta orang selamat dari kemiskinan karena adanya PEN,” kata Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, BKF, Ubaidi Socheh Hamidi dalam diskusi secara virtual, Senin, 23 November 2020. (SKO)