Budi Hartono, Konglomerat Paling Kaya di RI Surati Jokowi Protes PSBB Ketat Anies
Budi menganggap aturan PSBB telah terbukti tidak efektif dalam menurunkan jumlah penularan COVID-19 di Ibu Kota.
Nasional & Dunia
JAKARTA – Konglomerat nomor satu di Indonesia sekaligus pemilik Grup Djarum, Robert Budi Hartono melayangkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo. Hal ini sebagai bentuk protes lantaran Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Budi menganggap aturan PSBB telah terbukti tidak efektif dalam menurunkan jumlah penularan COVID-19 di Ibu Kota. Hal ini terbukti dari data peningkatan jumlah kasus positif yang terus meningkat meskipun sebelumnya telah diterapkan PSBB secara ketat.
Ia berpendapat, kapasitas rumah sakit di DKI juga akan tetap mencapai kapasitas maksimum dengan atau tanpa PSBB. Hal ini disebabkan minimnya fasilitas isolasi yang disediakan pemerintah pusat maupun daerah guna menangani lonjakan kasus.
“Melaksanakan PSBB yang tidak efektif berpotensi melawan keinginan masyarakat. Mereka lebih takut kehilangan pekerjaan dan pendapatan serta kelaparan daripada ancaman penularan COVID-19. 80 persen tidak menghendaki PSBB kembali,” ujarnya merujuk lembaga survei Vox Populi, Centre for Political Communication Studies, dan Indo Barometer.
- 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
- PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
- Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea
- Anies Baswedan Tunggu Titah Jokowi untuk Tarik Rem Darurat hingga Lockdown
- IPO Akhir Juni 2021, Era Graharealty Dapat Kode Saham IPAC
Pengendalian Pandemi Versi Orang Terkaya RI
Ia juga memberikan sejumlah rekomendasi dalam menanggulangi laju peningkatan infeksi virus corona jenis baru ini. Yang pertama bagi Hartono perlu adanya penegakkan aturan dan pemberian sanksi-sanksi atas tidak disiplinnya sebagian kecil masyarakat dalam kondisi new normal. Ia menyebut hal itu merupakan tugas kepala daerah, dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta.
“Jadi jangan karena membesarnya jumlah kasus positif, kemudian Gubernur mengambil satu keputusan jalan pintas yang tidak menyelesaikan permasalahan sebenarnya,” tegas pria berumur 80 tahun ini.
Selain itu, Hartono mengimbau agar pemerintah pusat dan daerah secara bersama-sama meningkatkan kapasitas isolasi masyarakat. Sehingga tidak melebihi kapasitas maksimum ICU di Jakarta.
Tak hanya itu, ia menilai masuk banyak kekurangan dalam hal contact tracing sehingga penyebaran infeksi tidak terbendung. Hartono meminta agar pemerintah melaksanakan tugas lebih baik lagi dalam hal testing, isolasi, tracing, dan treatment.
“Dan juga perekonomian tetap harus dijaga, sehingga aktivitas masyarakat yang menjadi motor perekonomian yang dapat terus menjaga kesinambungan kehidupan bermasyarakat hingga pandemi berakhir,” pungkasnya dikutip dari Instagram @petergontha pada Sabtu, 12 September 2020. (SKO)