Bukan PLTU, Ini Rupanya Biang Kerok Polusi Udara Jakarta
- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan polusi udara di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) utamanya disebabkan oleh pencemaran udara di Jabodetabek berasal dari kendaraan bermotor.
Nasional
JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan polusi udara di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) utamanya disebabkan oleh pencemaran udara di Jabodetabek berasal dari kendaraan bermotor.
Siti Nurbaya mengungkapkan, hingga 2022 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutananan (KLHK) mencatat ada 24,5 juta kendaraan bermotor. Dari angka itu, 19,2 juta di antaranya merupakan sepeda motor.
Selain kendaraan, Siti mengatakan penyebab lainnya adalah kemarau panjang yang melanda kawasan Jabodetabek. Dia menuturkan kemarau panjang itu membuat konsentrasi polutan meningkat.
- Jurus Ganjar Tingkatkan Nilai Ekspor UMKM
- Ngaku Dikriminalisasi, Eks Dirut Waskita Bantah Rugikan Negara Rp2,5 Triliun
- Motor Hilang di Parkiran, Bisakah Warga Ajukan Gugatan?
"Penyebab utama pencemaran kualitas udaranya adalah kendaraan dalam catatan kita per 2022 itu ada 24,5 juta kendaraan bermotor dan 19,2 juta lebih itu sepeda motor. Presiden meminta untuk dicek dari industri juga karena Jabodetabek and wilayah industri," katanya dalam konpers di Istana Negara pada Senin, 14 Agustus 2023.
Bantah PLTU Jadi Biang Kerok
Siti Nurbaya membantah bahwa, pencemaran udara di Jakarta tidak disebabkan karena polutan yang dikeluarkan dari PLTU Suralaya. Hasil analisis KLHK menemukan uap hasil cerobong asap PLTU Suralaya per 27 Juli - 9 Agustus menemukan uapnya bergerak tidak ke arah jakarta, tetapi ke arah selat sunda.
Lebih lanjut dalam Rapat Terbatas, menteri KLHK menjelaskan jika Dirut PLN Darmawan Prasodjo diminta melaporkan mana saja pembangkit-pembangkit yang bisa menyebabkan polusi. Baik pembangkit sekitar hingga individual.
- Perusahaan Perlu Tingkatkan Kapasitas Governansi untuk Adopsi ESG
- Bank BRI Ingatkan Nasabah Segera Validasi NIK Jadi NPWP, Supaya Tidak Terkena Tarif PPh
- 3 Langkah Baru Pemerintah untuk Sebarkan 'Virus' ESG
Langkah yang Dilakukan
Dalam kesempatan yang sama, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyampaikan bahwa hasil ratas membahas terkait opsi Work From Home (WFH) bagi pegawai negeri sipil (PNS) lingkungan DKI Jakarta untuk mengurangi transportasi yang digunakan para PNS.
Lebih lanjut Heru memastikan, akan terus melakukan penyebaran ruang terbuka hijau untuk menekan emisi karbon dan kualitas udara buruk.
Selanjutnya, Pemprov DKI akan mengetatkan uji emisi di beberapa titik tertentu dengan turut bekerjasama dengan dinas perhubungan dan Polda Metro Jaya, serta Kementerian Lingungan Hidup dan Kehutanan.
Plt Gubernur DKI Jakarta melanjutkan bahwa dalam waktu dekat juga akan ada imbauan bagi pengendara untuk menggunakan pertamax turbo khususnya bagi kendaraan bermotor di atas 2400 CC.
Warga di minta turut andil menggunakan transpotasi masal MRT,LRT, kereta cepat hingga kendaraan lisrik untuk mengurangi transportasi berbahan bakar fosil.
“Kami sebenarnya sudah melakukan langkah-langkah antara lain menambah ruang terbuka hijau yang mulai Oktober sampai sekarang sudah menambah 800 lokasi dan berikutnya adalah kami sudah menanam [pohon] sebanyak 216.000 pohon,” katanya di kompleks Istana Kepresidenan.