Bukan PNS, Penerima Bantuan Pembiayaan Perumahan Masih Didominasi Pekerja Swasta
Sebesar 72,79% penerima KPR bersubsidi merupakan pekerja swasta.
Nasional
JAKARTA – Direktorat Jenderal (Ditjen) Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan pekerja swasta masih menjadi penerima terbanyak dari bantuan pembiayaan perumahan.
Bantuan ini termasuk kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi seperti subsidi selisih bunga (SSB) dan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), serta bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan (BP2BT).
“Data-data ini menjawab seolah-olah ada pandangan yang mengatakan bahwa KPR bersubsidi dan BP2BT itu lebih dikhususkan untuk ASN. Tidak betul itu,” ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Eko D. Heripoerwanto dalam diskusi virtual, Selasa, 15 Juni 2021.
- 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
- PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
- Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea
Dari data Ditjen Pembiayaan Infrastruktur terhitung 2015-2020, sebesar 72,79% penerima KPR bersubsidi merupakan pekerja swasta. Lalu, 11,25% merupakan pegawai negeri sipil (PNS), 10,47% wiraswasta, dan 3,65% anggota TNI/Polri.
Jika dirinci, 73,42% pekerja swasta mendapat bantuan SSB dari total penerima SSB berdasarkan jenis pekerjaan. Lalu, 71,44% pekerja swasta mendapat FLPP dari total penerima FLPP berdasarkan jenis pekerjaan. Terakhir, 79,61% mendapat BP2BT.
“Baik SSB, BP2BT, maupun FLPP, ini terlihat swasta terbesar di atas 70%,” kata Eko.
Eko juga mengungkapkan realisasi kinerja penyaluran bantuan pembiayaan perumahan hingga 10 Juni 2021. Dari data tersebut, FLPP sudah tersalurkan untuk 76.222 unit atau 48,49% dari target 157.500 unit. Dari jumlahnya, Rp8,29 triliun sudah disalurkan dari target Rp16,66 triliun.
Lalu, subsidi bantuan uang muka (SBUM) sudah tersalurkan untuk 28.908 unit rumah atau 18,35% dari total target 157.500 unit rumah. Ada pun, dana yang sudah tersalurkan sebesar Rp117,58 miliar dari target Rp630 miliar.
Sayangnya, realisasi untuk SSB maupun BP2BT masih minim hingga Juni 2021. Tercatat, SSB baru tersalurkan sebesar Rp92,68 miliar. Ini berarti penyaluran baru mencapai 1,55% dari target penyaluran Rp5,96 triliun tahun ini.
Untuk BP2BT, realisasi penyaluran lebih parah lagi. Hingga 10 Juni 2021, BP2BT baru tersalurkan Rp640 juta atau 0,08% dari target. Sebagai informasi, Kementerian PUPR menargetkan dapat menyalurkan Rp758 miliar untuk BP2BT tahun ini. (LRD)