Bulog Punya Dirut Baru, Berikut Sederet Sisi Lain Pemberhentian Bayu Krisnamurti

JAKARTA – Bayu Krisnamurti baru saja diberhentikan sebagai Direktur Utama Bulog. Dulu Bayu diangkat Menteri BUMN, Erick Tohir, untuk menggantikan posisi Budi Waseso (Buwas) sebagai direktur utama pada bulan Desember 2023.

Penunjukan Bayu dilakukan melalui Surat Keputusan (SK) Menteri BUMN No. SK-341/MBU/12/2023. Praktis sejak menjabat hingga purna tugas, Bayu hanya menempati posisi tersebut selama 9 bulan.

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kartika Wirjoatmodjo, menjelaskan alasan di balik pergantian Direktur Utama Perum Bulog, karena pemegang saham memutuskan mencopot Bayu Krisnamurthi dan menggantinya dengan Wahyu Suparyono. 

Kartika membantah bahwa pencopotan Bayu disebabkan oleh kinerja perusahaan yang tidak memenuhi target pemegang saham. Pergantian tersebut, menurutnya, lebih didasarkan pada pertimbangan strategis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan ke depan.

“Penyegaran saja, kan Bulog mau diperkuat fungsinya ke depan,” ungkap Tiko di kompleks DPR Senayan, Jakarta, Dikutip 11 November 2024.

• Melesat Jadi yang Terlaris Ketiga di Dunia, Berikut Sederet Fakta BYD
• Industri Rokok Elektronik Kecam Pengaturan Kemasan Polos Tanpa Merek
• Daya Beli Menurun, UOB Optimis Transaksi Kartu Kredit Akan Tumbuh Sejalan dengan Industri

Kasus Denda Rp294 M

Selama menjabat Bayu disorot terkait kasus denda impor beras yang mencapai Rp294,5 miliar. Kasus ini bermula dari temuan Tim Review Kegiatan Pengadaan Beras Luar Negeri, yang mengungkap terdapat masalah serius dalam dokumen impor beras. 

Dokumen yang tidak lengkap dan tidak sesuai menyebabkan penundaan proses clearance di beberapa pelabuhan besar, termasuk di Sumatera Utara, DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Timur. Akibat dari ketidaksesuaian dokumen tersebut, Bulog dikenakan denda demurrage (biaya keterlambatan) yang harus dibayarkan.

“Terdapat keterlambatan dan atau kendala dokumen impor yang tidak proper dan complate sehingga menyebabkan container yang telah tiba di wilayah Pabean/Pelabuhan tidak dapat dilakukan clearance,” tulis dokumen, dikutip Rabu, 11 September 2024.

Menurut laporan, denda terbesar terjadi di wilayah Jawa Timur yang mencapai Rp177 miliar, diikuti oleh DKI Jakarta sebesar Rp94 miliar, dan Sumatera Utara sebesar Rp22 miliar. 

Masalah ini diperburuk oleh gangguan pada sistem Indonesia National Single Window (INWS) selama proses impor tahap ke-11 pada Desember 2023, yang memperlambat proses clearance lebih lanjut.

Selain kendala teknis, kasus ini mengungkapkan adanya kejanggalan dalam koordinasi lintas sektoral, terutama antara Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Bulog. Kurangnya sinergi antara dua lembaga ini disebut menjadi salah satu penyebab munculnya denda besar tersebut.

• Melesat Jadi yang Terlaris Ketiga di Dunia, Berikut Sederet Fakta BYD
• Industri Rokok Elektronik Kecam Pengaturan Kemasan Polos Tanpa Merek
• Daya Beli Menurun, UOB Optimis Transaksi Kartu Kredit Akan Tumbuh Sejalan dengan Industri

Harga Beras Melonjak Naik Semester I 2024

Pada bulan Februari lalu, harga beras mengalami lonjakan yang signifikan, Bayu Krisnamurthi angkat bicara terkait kenaikan harga tersebut. 

Padahal menurut Bayu, Bulog telah menguasai sekitar 1,39 juta ton stok beras, yang mayoritas berasal dari kuota impor. Tapi, tetap saja sejumlah toko ritel modern dan supermarket di wilayah Jakarta justru dilaporkan mengalami kekosongan stok beras. 

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan rata-rata harga beras di tingkat eceran mencapai Rp 15.157 per kilogram pada bulan Februari 2024. Angka tersebut menunjukkan adanya lonjakan yang signifikan sebesar 24,65 persen secara tahunan (year on year/yoy), mencerminkan kenaikan tajam dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. 

Selain itu, harga beras juga tercatat mengalami kenaikan 6,7 persen dibandingkan bulan sebelumnya (month to month/mtm). Lonjakan harga ini menjadi perhatian serius, mengingat beras merupakan bahan pokok yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia.

"Kenaikan harga beras terjadi di semua rantai distribusi," papar Deputi Bidang Statistik Produksi BPS, Habibullah, selama konferensi pers, Jumat, 1 Maret 2024.