BUMN Bakal Disuntik Modal Pada 2021 Hingga Rp37,4 Triliun

JAKARTA – Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) kembali bakal menyuntikkan modal kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada 2021 hingga Rp37,4 triliun.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp37,4 triliun itu masuk dalam RAPBN 2021. Ditargetkan suntikan modal itu dapat menjaga perekonomian nasional.

“Kami di Kementerian BUMN akan terus melakukan transformasi yang selama ini sudah dilakukan. Sehingga, good corporate governance dan transparansi yang sudah dilakukan berjalan baik agar berkontribusi pada negara,” kata Erick dalam konferensi pers RUU APBN 2021 dan Nota Keuangan di Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2020.

• 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
• PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
• Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea
• Anies Baswedan Tunggu Titah Jokowi untuk Tarik Rem Darurat hingga Lockdown
• IPO Akhir Juni 2021, Era Graharealty Dapat Kode Saham IPAC

Erick bilang bahwa salah satu BUMN yang bakal memperoleh PMN adalah PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp6,2 triliun. Dana itu akan digunakan untuk membangun jalan tol di wilayah Sumatra dalam rangka mengurangi kesenjangan pertumbuhan ekonomi antara Jawa dan Sumatra.

“Saya sudah mendapat laporan langsung ketika jalan tol yang tersambung dari Palembang dan Lampung, konsumsi listrik meningkat. Karena itu kami melihat jalan tol Sumatra ini memang menjadi sebuah kebijakan yang harus diteruskan dan Insyaallah menjaga keseimbangan ekonomi,” ujarnya.

Genjot Pariwisata

Selain itu, sambungnya, PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau Pelindo dan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau ITDC juga bakal mendapatkan PMN. Diharapkan, suntikan modal itu dapat mendukung pengembangan pariwisata maritim.

“Kita ingin memastikan Bali menjadi hub untuk tourism nasional. Selama ini, untuk pariwisata maritim masih ketinggalan,” ucapnya.

Erick memaparkan bahwa Pelindo III membangun Pelabuhan Benoa di Bali. Diharapkan, pembangunan itu dapat menghubungnkan pariwisata di Bali dengan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Pelabuhan Benoa itu menjadi pelabuhan tourism yang juga bisa meningkatkan untuk pertumbuhan ekonomi maritim. Sehingga, disambungkan juga dengan konektivitas kepada Labuan Bajo,” kata Erick.

Sementara ITDC, sambungnya, akan terus mengembangkan kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Dalam kesempatan itu, Erick juga mengatakan tengah berupaya untuk membangun kasawan industri Batang, Jawa Tengah. Kawasan ini diharapkan mampu bersaing dengan negara tetangga.

“Pembangunan kawasan industri yang ada di Jawa Tengah ini menjadi prioritas. Bagaimana kita bisa mendukung program daripada pemindahan kawasan industri ini bisa lebih kompetitif dengan negara-negara Asia Tenggara lain. Karena itulah diperlukan dukungan dari pemerintah untuk PMN di sini,” tegasnya.

Pada 2020, pemerintah mengucurkan dana program pemulihan ekonomi nasional (PEN) lewat BUMN senilai Rp151,1 triliun. Penyaluran lewat PMN senilai total Rp23,65 triliun, pembayaran utang pemerintah kepada BUMN sebesar Rp115,95 triliun, dan dana talangan berupa investasi pemerintah sebesar Rp11,5 triliun.

Dividen BUMN Terendah

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan target penerimaan bukan pajak (PNBP) melalui dividen BUMN sebesar Rp26,1 triliun dalam RAPBN 2021.

“Ini paling rendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya,” kata Sri Mulyani.

Menurut dia, penurunan itu sebagai akibat dari menurunnya kinerja keuangan perusahaan pelat merah terdampak pandemi COVID-19. Dalam Nota Keuangan 2021 disebutkan dampak pandemi yang cukup berat dirasakan oleh BUMN sektor perhubungan, pariwisata, dan industri manufaktur.

Menkeu memproyeksi laba bersih BUMN bakal mengalami penurunan. Sehingga, berdampak pada dividen yang dapat dibagikan kepada pemegang saham.

Pemerintah akan menempuh kebijakan untuk mengoptimalkan penerimaan dividen BUMN 2021. Caranya, pertama menjaga profitabilitas dan likuiditas perusahaan dengan membertimbangkan tingkat laba, kemampuan pendanaan, dan solvabilitas.

Kedua, menjaga persepsi investor yang dapat berpotensi menurunkan nilai pasar perusahaan pelat merah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Ketiga, penyesuaian regulasi dan perjanjian yang mengikat BUMN. Keempat, penetapan dividen lebih selektif untuk menyeimbangkan antara kebutuhan APBN dengan pelaksanaan program dan kesinambungan usaha BUMN.

Kelima, reformasi dan penataan BUMN dalam rangka memperbaiki kinerja BUMN. Sehingga, kelak mampu meningkatkan penerimaan negara.

Tahun 2020 ini, pemerintah menargetkan setoran dividen BUMN mencapai Rp49 triliun. Realisasi dividen BUMN pada kinerja keuangan 2018 mencapai Rp45,1 triliun, naik 2,7% dari tahun sebelumnya Rp43,9 triliun.

Jika digabungkan dengan pajak, royalti, dan dividen, perusahaan-perusahaan pelat merah ditargetkan memberi setoran kepada negara senilai Rp700 triliun hingga 2024. Saat ini, setoran BUMN kepada negara mencapai kisaran Rp400 triliun. (SKO)