Bupati Badung Berharap Pemkabnya Jadi Role Model Pengelolaan APBD Tingkat Nasional

JAKARTA - Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta mengatakan dirinya terhadap kabupatennya bisa menjadi role model pengelolaan APBD tingkat nasional. Hal ini ia sampaikan saat entry meeting bersama BPK RI Perwakilan Bali di Ruang Griya Gosana, Puspem Badung, Bali. 

“Terhadap kebutuhan belanja daerah, kami mohon BPK RI Perwakilan Bali agar tetap membina kabupaten Badung agar bisa menjadi role model di tingkat nasional,” ucapnya. 

Dikutip dari Antara pada Selasa, 26 September 2023 seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Badung telah menjadikan pedoman dan menindaklanjuti semua arahan yang diberikan BPK terkait transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah. 

“Saya selalu mewanti-wanti kepala OPD untuk selalu taat pada sumpah jabatan dan regulasi tentang pengelolaan APBD dan mengutamakan penggunaan anggaran yang bersifat mandatory seperti untuk bidang kesehatan minimal 10% dari APBD dan bidang pendidikan minimal 20% dari APBD, setelah itu baru masuk anggaran lainnya,” kata Giri. 

Giri menjelaskan adanya transparansi, sistem kelola yang kuat dan dibarengi dengan pejabat yang tegak lurus dengan law enforcement merupakan upaya konkret Kabupaten Badung untuk mewujudkan kepatuhan belanja daerah. 

• Kenali Penyebab Stroke, Ini Tanda dan Cara Pengobatannya
• 3 Pelajaran Tentang Uang yang Dapat Jadi Bekal dalam Menjalani Kehidupan
• Fasilitasi Peneliti Industri Keuangan, OJK Luncurkan Jurnal Ilmiah Internasional

Langkah yang diambil Pemkab Badung dalam implementasi arahan BPK lainnya adalah setiap kali Desa Adat di Badung menggelar upacara, maka sistem pengelolaan dana dilakukan secara online dan real time.

Tata kelola yang seperti ini menurut Giri sudah transparan karena bisa dipantau dan dilihat oleh semua warga setiap detiknya. 

Selain itu, Pemkab Badung juga memiliki program Badung Angelus Buana yang memiliki tujuan untuk membantu pembangunan fisik untuk mensejahterakan masyarakat. 

Sementara itu, Plt. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bali Ngurah Satria Perwira mengatakan bahwa pemeriksaan kepatuhan atas belanja daerah tahun anggaran 2022 dan 2023 sampai dengan Triwulan III pada Pemkab Badung akan dilakukan selama 55 hari hingga tanggal 18 November 2023. 

Selama pemeriksaan, pihaknya meminta seluruh jajaran OPD untuk mempersiapkan dokumen. “Mohon pejabat ini dibantu atur waktu dan komunikasinya dengan tim pemeriksa di lapangan untuk mengurangi terjadinya kesalahpahaman,”  ungkapnya.