Cair! Adhi Karya Terima Pembayaran Proyek LRT Jabodetabek Tahap I Rp41, T

JAKARTA – PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) mengumumkan penerimaan pembayaran atas pekerjaan LRT Jabodebek Fase I pada April 2024.

Total pembayaran kali ini sebesar Rp4,1 triliun untuk pekerjaan Stasiun dan Depo LRT Jabodebek Fase 1 oleh pemerintah melalui PT Kereta Api Indonesia (Persero). 

“Pembayaran ini dilakukan setelah diselesaikannya seluruh pekerjaan LRT Jabodebek mulai dari perencanaan desain, pembangunan struktur, hingga pembangunan stasiun dan fasilitasnya,” kata Corporate Secretary Adhi Karya, Farid Budiyanto dalam keterbukaan informasi, Selasa 2 April 2024.

Baca Juga: Adhi Karya (ADHI) Diusulkan PMN Rp2,1 T, Cek Gelontoran Modal Negara 5 Tahun Terakhir

LRT Jabodebek memliki tiga lintas pelayanan yaitu Cawang–Cibubur, Cawang–Dukuh Atas, dan Cawang–Bekasi Timur dan telah diresmikan oleh Presiden RI Bapak Joko Widodo pada 27 Agustus 2023. Secara keseluruhan ADHI telah menerima pembayaran atas pembangunan prasarana LRT Jabodebek senilai Rp23,3 triliun dari nilai kontrak Rp 25,5 triliun berdasarkan kontrak adendum 6. 

Pembayaran atas proyek LRT Jabodebek ini akan meningkatkan likuiditas dan memperkuat arus kas operasi ADHI kedepannya. Adhi membukukan kontrak baru per februari 2024 Rp 4,8 triliun, naik sebesar 14% dibandingkan tahun lalu adhi membukukan kontrak baru hingga februari 2024, sebesar rp 4,8 triliun. 

Capaian tersebut meningkat hingga 14% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya, yakni senilai Rp 4,3 triliun. Kontribusi kontrak baru terbesar diperoleh dari Proyek Tambak Udang Sumbawa, Proyek Gedung Otorita IKN, Proyek RS Eka Hospital BSD, Proyek RS Khusus Bedah Columbia Asia Semarang, dan Proyek SPAM Kamijoro. 

Lini bisnis Engineering & Konstruksi mendominasi kontribusi kontrak baru sebesar 95%, diikuti lini bisnis Manufaktur sebesar 3% dan lini bisnis lainnya sebesar 2%. Berdasarkan sumber pendanaan kontrak baru berasal dari Pemerintah sebesar 83%, serta Swasta dan Lainnya sebesar 17%. Perolehan kontrak baru berdasarkan tipe pekerjaan Sumber Daya Air sebesar 68%, diikuti dengan tipe pekerjaan Gedung sebesar 28%, dan pekerjaan lainnya sebesar 4%.

Baca Juga: Adhi Karya (ADHI) Bukukan Kontrak Baru Senilai Rp37,4 Triliun pada 2023

Lampu Hijau Obligasi

Kemarin, Kementerian BUMN merestui ADHI untuk menerbitkan obligasi senilai Rp5 triliun. Direktur Utama ADHI Entus Asnawi Mukhson mengatakan perseroan telah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham untuk menerbitkan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi IV sebanyak-banyaknya Rp5 triliun yang akan dilakukan pada 2024 - 2026. 

"Penggunaan dana untuk PUB Obligasi IV antara lain untuk refinancing, modal kerja, dan penyertaan kerja sama pemerintah dan badan usaha [KPBU]," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin 1 April 2024. 

Entus menjelaskan bahwa penerbitan tersebut akan dilakukan secara berkala. Pada tahun ini, perseroan berencana menerbitkan obligasi senilai Rp1 triliun, lalu senilai Rp2 triliun pada 2025 dan 2026.  

Sebagai informasi, ADHI mencatat laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp214,01 miliar sepanjang 2023. Laba ini meroket 163,42% dibandingkan dengan 2022 sebesar Rp81,24 miliar.

Pendapatan usaha ADHI naik 48,14% menjadi Rp 13,54 triliun dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp 13,54 triliun. Rinciannya, segmen pendapatan dari teknik dan konstruksi sebesar Rp16,87 triliun, disusul oleh segmen properti dan servis Rp816,85 miliar, manufaktur Rp1,62 triliun, dan investasi dan konsesi Rp749,45 miliar.

Tahun lalu, Adhi Karya mencatatkan nilai kontrak baru sebesar Rp37,4 triliun sepanjang tahun 2023, mengalami kenaikan signifikan sebesar 58% dibandingkan dengan periode 2022 yang mencapai Rp23,7 triliun.

Sepanjang tahun 2023, struktur kontrak baru ADHI mencerminkan keberagaman sumber pendanaan. Berdasarkan segmentasi sumber dana, 43,6% berasal dari BUMN atau BUMD, 33,5% dari pemerintah, 13,8% dari loan atau pinjaman, dan 9,1% dari sektor swasta.

Dalam konteks tipe pekerjaan, kontribusi terbesar datang dari proyek jalan dan jembatan, mencapai 41 persen, yang utamanya melibatkan proyek jalan tol seperti Tol Jakarta-Cikampek Selatan, Tol Probolinggo-Banyuwangi, Tol IKN Paket 6, Tol IKN Seksi 3A-2 Ruas Karangjoang-Kariangau, dan Tol Bayung Lencir-Tempino. Sementara itu, pekerjaan gedung menyumbang 22 persen, prasarana perhubungan 16 persen, EPC 6 persen, dan sisanya mencakup sektor manufaktur dan lainnya.

Farid juga mengungkapkan bahwa pada tahun 2023, proyek tertinggi adalah proyek Prasarana Perkeretaapian di Filipina (Paket South Commuter Railway CP S-03C dan Malolos-Clark Railway Project CP S-01) dengan total kontrak sebesar Rp3,9 triliun.