Capai Visi Indonesia Maju di 2045 dengan Transformasi Ekonomi
Jakarta — RUU omnibus Law, terutama kluster Cipta Kerja dan Perpajakan, disebut sebagai titik mulai transformasi ekonomi di Indonesia. Tahun ini digadang-gadang menjadi momentum yang tepat untuk menerapkan langkah itu demi menjawab berbagai ketidakpastian dinamika pertumbuhan global. Hal di atas sebagaimana yang disampaikan oleh Susiwijono Mugiarso, Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam Economic Forum yang […]
Nasional & Dunia
Jakarta — RUU omnibus Law, terutama kluster Cipta Kerja dan Perpajakan, disebut sebagai titik mulai transformasi ekonomi di Indonesia. Tahun ini digadang-gadang menjadi momentum yang tepat untuk menerapkan langkah itu demi menjawab berbagai ketidakpastian dinamika pertumbuhan global. Hal di atas sebagaimana yang disampaikan oleh Susiwijono Mugiarso, Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam Economic Forum yang diselenggarakan oleh IDX Channel di Hotel JS Luwangsa, Senin (24/02).
“Ini momentum yang harus dimanfaatkan kalau kita mau menjadi negara maju di tahun 2024 seperti yang visi yang Indonesia maju.”
Momentum yang dimaksudkan terkait dengan perubahan struktur ekonomi. Susiwijono menjelaskan bahwa sebelumnya, Indonesia sudah melalui tiga jilid tranformasi ekonomi. Dia pun melengkapi penjelasannya dengan contoh seperti yang terjadi pasca Orde Baru (tahun 1965-1967) dan pasca Reformasi (tahun 1998-1999).
Dari peristiwa penting tersebut telah keluar sebuah peraturan-peraturan baru, sebut saja Freeport, masuknya investasi asing, dan kebebasan berusaha.
Namun, menurutnya, transformasi ekonomi di jilid ketiga ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dia menyebutkan tiga perbedaan itu, antara lain, tidak adanya krisis ekonomi, tidak adanya krisis politik, dan nihil intervensi dari pihak-pihak asing.
Kementerian Perekonomian menargetkan, dengan adanya RUU ini, income per kapita Indonesia di tahun 2023 sanggup menyentuh angka US$23 ribu sehingga negara ini keluar dari status negara berpenghasilan menengah.
Sementara itu, mengingat RUU sapu jagat ini belum selesai dari urusan beragam pro dan kontra, pihak pemerintah masih membuka aspirasi dari berbagai kalangan.
“Minggu ini, kami mulai akan merencanakan kegiatan roadshow untuk melakukan penyerapan aspirasi. Mudah-mudahan bisa kita mulai minggu ini. Kemarin kami prioritas yang pertama di lima belas kota di Indonesia, bahkan Bapak Presiden sendiri mengatakan, beliau akan hadir, paling tidak di lima kota,” katanya.