Cegah Kebangkrutan, Inggris Tambah 64 Miliar Pounds untuk Pemerintah Daerah

JAKARTA - Inggris berencana meningkatkan pendanaan bagi dewan pemerintah daerah sebesar 4 miliar poundsterling menjadi 64 miliar poundsterling (US$81 miliar) untuk mengatasi tekanan yang didorong oleh inflasi. Itu setelah kota Birmingham dan Nottingham secara efektif menyatakan kebangkrutan.

Penyelesaian untuk 2024-2025 menandai kenaikan 6,5% dari 2023-2024, kata pemerintah dalam sebuah pernyataan pada Senin, 18 Desember 2023. Hal ini dalam upaya mengurangi tekanan pada dewan yang menyediakan layanan lokal sebelum pemilihan nasional yang diharapkan tahun depan.

“Kami menyadari bahwa mereka menghadapi tantangan, dan itulah sebabnya kami telah mengumumkan paket pendanaan 64 miliar poundsterling untuk memastikan mereka dapat terus membuat perbedaan, termasuk melalui upaya gabungan kami untuk naik level,” ucap menteri levelling up Michael Gove.

• Harga EBT Kian Kompetitif, Siap Bersaing dengan Energi Fosil
• Lilitan Utang Wijaya Karya: Peringkat Jeblok, Saham Digembok
• 5 Tahun Berturut-turut Cashflow Wijaya Karya Selalu Negatif

Naik level mengacu pada rencana untuk menciptakan peluang ekonomi di seluruh negeri, tidak hanya di tenggara yang kaya raya. Sebuah badan yang mewakili 315 dari 317 dewan di Inggris, banyak di antaranya mengatakan mereka telah lama berjuang dengan penyediaan perawatan sosial dan kebutuhan pendidikan khusus, mengatakan masih jauh dari apa yang disyaratkan.

“Penyelesaian hari ini tidak menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi tekanan biaya dan permintaan yang parah, yang telah membuat dewan dari semua warna dan jenis politik memperingatkan tantangan serius yang mereka hadapi untuk menetapkan anggaran berimbang tahun depan,” kata Shaun Davies, ketua Asosiasi Pemerintah Daerah (LGA).

“Tidak ada dewan yang kebal terhadap meningkatnya risiko terhadap keberlanjutan keuangan mereka,” sambungnya, dikutip dari Reutters, Selasa, 19 Desember 2023.

Birmingham, kota terbesar kedua di Inggris, mengeluarkan pengumuman Pasal 114 pada bulan September, secara efektif menyatakan dirinya dalam kesulitan keuangan karena kewajiban yang tinggi terkait klaim upah yang sejarahnya, dan memaksa pemerintah akhirnya untuk turun tangan dalam pengelolaan sehari-hari.

Nottingham mengikuti dengan pemberitahuan yang sama kurang dari tiga bulan kemudian, mengatakan ada kesenjangan yang signifikan dalam anggarannya karena meningkatnya permintaan akan perawatan sosial anak-anak dan orang dewasa, meningkatnya tunawisma, dan dampak inflasi.

Departemen Gove mengatakan sebagai tanggapan bahwa pihaknya berpikiran untuk mengintensifkan intervensi saat ini dan menunjuk komisaris karena apa yang disebutnya sebagai keprihatinan serius seputar keuangan dan tata kelola otoritas.

LGA meminta pemerintah untuk membuat rencana jangka panjang untuk mendanai layanan lokal secara memadai melalui penyelesaian multi-tahun.

• Gunung Berapi Islandia Meletus, 4.000 Penduduk Kota Nelayan Dievakuasi
• Atasi Perang Dagang dengan AS, China Produksi Semikonduktor di Malaysia
• Danareksa Tawarkan Obligasi Rp1 Triliun, Kupon Menarik Hingga 8,10 Persen

Jim McMahon, kepala kebijakan oposisi Partai Buruh untuk pemerintah daerah dan devolusi Inggris, menyalahkan masalah tersebut pada Partai Konservatif yang berkuasa.

“Pemerintah daerah menanggung beban dari 13 tahun pengelolaan ekonomi Partai Konservatif yang buruk, diperparah oleh inflasi yang melonjak dan ekonomi yang stagnan,” katanya dalam sebuah pernyataan.