China Rencanakan Zona Perdagangan Bebas di Xinjiang

JAKARTA - China berencana mengembangkan zona perdagangan bebas di wilayah Xinjiang barat laut. Hal itu berakar pada Inisiatif Belt and Road Presiden Xi Jinping yang ambisius untuk menghubungkan negara itu ke Eropa melalui koridor ekonomi.

Sebelumnya, kelompok-kelompok hak asasi manusia menuduh Beijing melakukan pelanggaran terhadap warga Uighur, etnis minoritas Muslim yang berjumlah sekitar 10 juta di Xinjiang, termasuk penggunaan tenaga kerja paksa secara massal di kamp interniran. China membantah melakukan pelanggaran hak asasi.

Pembukaan Xinjiang sebagai zona perdagangan bebas sejalan dengan rencana pemerintah China yang lebih luas untuk meningkatkan perdagangan lintas batas dan konektivitas infrastruktur di seluruh China utara, termasuk di Mongolia Dalam dan provinsi Heilongjiang, Jilin, dan Liaoning.

• Sejarah Hallowen dan Tradisi Perayaan Ini di Berbagai Negara
• Ini Sederet Fasilitas Bandara Kertajati Usai Beroperasi Penuh
• Drone TB3 Turkiye Terbang Perdana, Apa Kelebihannya Dibanding TB2?

Rencana tersebut mengusulkan pemberian otonomi yang lebih besar kepada pejabat di Xinjiang untuk memberlakukan kebijakan guna menarik investor asing dari negara-negara tetangga, yang semuanya kecuali Afghanistan adalah anggota proyek ambisius China untuk menghidupkan kembali Jalur Sutra kuno.

“Pejabat dari pemerintah daerah di kawasan itu dan Korps Produksi serta Konstruksi Xinjiang akan ditugaskan untuk mendirikan Zona Perdagangan Bebas Uji Coba Xinjiang,” kata rencana itu, dilansir dari Reuters, Selasa, 31 Oktober 2023.

Korps Produksi dan Konstruksi Xinjiang diberi sanksi oleh Amerika Serikat pada tahun 2020 dan kemudian Kanada dan Uni Eropa atas pelanggaran hak asasi manusia. Pada bulan Desember 2021, AS juga memberlakukan Undang-Undang Pencegahan Kerja Paksa Uighur. 

AS juga menolak mengimpor barang yang diproduksi di Xinjiang atau oleh perusahaan yang terdaftar dalam Daftar Entitas Undang-Undang Pencegahan Kerja Paksa Uighur. Kecuali jika importir dapat membuktikan bahwa barang tersebut tidak diproduksi dengan kerja paksa.

Investor Volkswagen pada rapat pemegang saham pada bulan Mei menuntut agar produsen mobil tersebut meminta kerja sama dari mitra usaha patungannya untuk melakukan audit independen terhadap kondisi tenaga kerja di sebuah lokasi di Xinjiang.

• Melonjak 31 Persen, Laba Bersih BSI (BRIS) Kuartal III-2023 Capai Rp 4,2 Triliun
• Indonesia Berpeluang Pasok Singkong ke Inggris Besar-Besaran
• DPR Segera Uji Kelayakan Agus Subiyanto jadi Panglima TNI

“Perlu untuk secara tegas menetapkan konsep keamanan nasional secara keseluruhan dan secara efektif memperkuat pembangunan sistem pencegahan dan pengendalian risiko,” kata rencana dari kabinet China.

Pejabat China berharap mengubah Xinjiang menjadi zona perdagangan bebas juga akan meningkatkan ambisinya untuk melihat lebih banyak negara menyelesaikan pembayaran dalam yuan China, bukan dolar AS, terutama saat membayar komoditas.