China Tolak Pertemuan PBB Soal Pelanggaran HAM Korea Utara

JAKARTA - Pemerintah China menentang rencana pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang membahas pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Korea Utara. Hal itu dianggap akan memperburuk konfrontasi dan permusuhan menurut juru bicara misi PBB China di New York.

Dilansir dari Ruters, Selasa, 15 Agustus 2023, Amerika Serikat (AS), Albania, dan Jepang menjadi negara yang mengajukan permintaan untuk pertemuan tersebut. Pertemuan yang rencananya digelar Kamis 17 Agustus 2023 itu bakal menjadi pertemuan publik formal pertama dari dewan beranggotakan 15 negara tentang isu ini sejak tahun 2017.

“China berpendapat pertemuan semacam itu tidak memberikan nilai tambah bagi dewan dan akan menentangnya,” ujar juru bicara misi PBB China. Mereka menambahkan mandat dewan adalah pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, bukan hak asasi manusia.

• Dituntut Serba Digital, Apakah SDM Indonesia Sudah Siap?
• Jamkrindo Teken Nota kesepahaman tentang Jasa Surety Bond dengan Pemda Kabupaten Kuningan
• Resmi Gabung Chelsea, Gaji Caicedo Sentuh Rp122 Miliar Per Tahun

“Pertemuan dewan mengenai hak asasi manusia di Korea Utara berada di luar mandat dewan, mempolitisasi isu Hak Asasi Manusia, dan hanya akan memperburuk konfrontasi dan permusuhan,” imbuh juru bicara China.

Belum lama ini Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, memerintahkan peningkatan produksi rudal untuk membantu memastikan "kekuatan militer yang sangat kuat" dan siap untuk perang. Hal itu merespons Korea Selatan dan Amerika Serikat yang bersiap untuk latihan militer tahunan.

Tidak segera jelas apakah China akan mengadakan pemungutan suara prosedural pada hari Kamis untuk mencoba dan memblokir pertemuan Dewan Keamanan tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia. Namun seorang pejabat senior AS mengatakan mereka yakin memiliki minimal sembilan suara yang diperlukan untuk maju. Veto tidak berlaku untuk masalah prosedural.

Sanksi PBB

Korea Utara telah berulang kali menolak tuduhan pelanggaran dan menyalahkan sanksi atas situasi kemanusiaan yang memprihatinkan. Sejak tahun 2006, negara tersebut telah berada di bawah sanksi PBB terkait program rudal balistik dan nuklirnya, tetapi ada pengecualian bantuan.

Pada bulan Maret, Amerika Serikat menuduh China berusaha menyembunyikan kekejaman Korea Utara dari dunia dengan memblokir siaran langsung pertemuan informal anggota Dewan Keamanan mengenai tuduhan pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh Pyongyang.

Sebuah laporan penting PBB pada tahun 2014 mengenai Hak Asasi Manusia di Korea Utara menyimpulkan para kepala keamanan Korea Utara dan mungkin juga pemimpin Kim sendiri, seharusnya dihadapkan pada hukum. 

Hal ini karena mereka dinilai mewarisi sistem kekejaman mirip Nazi yang dikendalikan negara. Amerika Serikat memberlakukan sanksi terhadap Kim pada tahun 2016 atas pelanggaran Hak Asasi Manusia.