COP28: Lemahnya Kesepakatan Soal Iklim Picu Molornya KTT

JAKARTA - KTT iklim COP28 melaju menuju perpanjangan waktu pada Selasa, 12 Desember 2023. Negosiator menunggu rancangan kesepakatan baru setelah banyak negara mengkritik versi sebelumnya lantaran terlalu lemah karena menghilangkan penghentian bahan bakar fosil.

Negara-negara yang berkumpul di KTT Dubai sedang mencoba menyepakati rencana aksi global untuk membatasi perubahan iklim dengan cukup cepat untuk mencegah lebih banyak bencana banjir, panas yang mematikan, dan perubahan yang tidak dapat diubah pada ekosistem dunia.

Draf kesepakatan akhir, yang diterbitkan pada hari Senin, 11 Desember 2023, oleh Uni Emirat Arab, yang memegang kursi kepresidenan KTT, menyarankan delapan opsi yang dapat diambil negara untuk mengurangi emisi.

• RUU DKJ, Jokowi Ingin Gubernur Jakarta Dipilih Langsung
• Unpad dan PBB Paparkan Hasil Studi Kelompok Terpinggirkan di Indonesia
• Tips Belanja Cerdas Saat Harbolnas, Apa Saja?

Salah satunya adalah mengurangi konsumsi dan produksi bahan bakar fosil, secara adil, teratur, dan merata sehingga mencapai nol bersih pada, sebelum, atau sekitar tahun 2050. Itu akan menjadi pertama kalinya dalam sejarah bahwa KTT iklim PBB menyebutkan pengurangan penggunaan semua bahan bakar fosil.

Tetapi langkah itu gagal memenuhi penghentian batu bara, minyak, dan gas yang diminta oleh banyak negara, atau penekanan pada pengurangan penggunaannya dekade ini, yang menurut para ilmuwan diperlukan untuk menghindari eskalasi perubahan iklim.

Negosiator sedang menunggu teks baru pada hari Selasa, ketika konferensi akan ditutup pada pukul 07.00 GMT, meskipun delegasi mengatakan tenggat waktu tidak lagi memungkinkan. KTT COP jarang selesai sesuai jadwal.

Draf tersebut dikritik karena terlalu lemah oleh peserta seperti Australia, Kanada, Chili, Uni Eropa, Norwegia, dan Amerika Serikat, Mereka termasuk dalam 100 kelompok kuat yang menuntut komitmen tegas untuk menghentikan dunia dari batu bara, minyak, dan gas.

Emisi gas rumah kaca dari pembakaran bahan bakar fosil merupakan penyebab utama perubahan iklim. “Sebagian besar negara menginginkan fase penurunan teks yang lebih kuat dengan maksud untuk penghentian jangka panjang, atau transisi dari bahan bakar fosil,” ujar Menteri Luar Negeri Norwegia Espen Barth Eide kepada Reuters.

Menteri Lingkungan Marina Silva mengungkapkan, Brasil menginginkan teks yang lebih kuat tentang penghapusan bahan bakar fosil, tetapi teks yang memperjelas negara-negara kaya dan miskin dapat melakukannya dalam kerangka waktu yang berbeda.

“Salah satu kekurangannya adalah tidak menetapkan upaya untuk menghapus bahan bakar fosil secara bertahap,” kata Silva kepada wartawan tentang rancangan kesepakatan tersebut, dikutip dari Reuters, Selasa, 12 Desember 2023.

Perwakilan negara-negara kepulauan kecil mengatakan mereka tidak akan menyetujui kesepakatan yang merupakan surat perintah kematian bagi negara-negara rentan yang paling terpukul oleh naiknya permukaan laut. “Kami tidak akan pergi diam-diam ke kuburan berair kami,” kata John Silk, kepala delegasi Kepulauan Marshall.

Tekanan Arab Saudi

Sumber yang akrab dengan diskusi tersebut mengatakan Presiden COP28 Uni Emirat Arab Sultan al-Jaber telah menghadapi tekanan dari Arab Saudi, pemimpin de facto kelompok produsen minyak OPEC tempat UEA berada, untuk menghapus penyebutan bahan bakar fosil dari teks yang tidak dia lakukan.

Pemerintah Arab Saudi tidak menanggapi permintaan komentar pada hari Selasa. Seorang negosiator COP 28 untuk negara tersebut menolak mengomentari teks tersebut pada Senin malam.

Dalam surat tertanggal 6 Desember yang dilihat oleh Reuters, Sekretaris Jenderal OPEC Haitham Al Ghais mendesak anggotanya untuk menolak setiap kesepakatan COP28 yang menargetkan bahan bakar fosil.

Negosiator dan pengamat dalam pembicaraan COP28 mengatakan kepada Reuters, meskipun Arab Saudi telah menjadi lawan terkuat, anggota OPEC dan OPEC+ lainnya, termasuk Iran, Irak, dan Rusia, telah menolak upaya untuk memasukkan penghentian bahan bakar fosil ke dalam kesepakatan.

Kesepakatan di KTT iklim PBB harus disahkan melalui konsensus di antara hampir 200 negara yang hadir. Kemudian terserah masing-masing negara untuk mencapai kesepakatan yang disepakati secara global, melalui kebijakan dan investasi nasional.

Bagi negara-negara penghasil minyak, kesepakatan global di COP28 untuk membuang bahan bakar fosil dapat menandakan kesediaan politik negara-negara lain untuk memangkas penggunaan produk-produk yang menguntungkan yang menjadi sandaran ekonomi penghasil bahan bakar.

“Kuwait beroperasi berdasarkan kebijakan untuk menjaga sumber kekayaan minyak bumi dan eksploitasi serta pengembangannya yang optimal,” kata Menteri Minyak Saad Al Barrak dalam Konferensi Energi Arab ke-12 di Doha pada Senin, 11 Desember 2023.

Terlepas dari pertumbuhan energi terbarukan yang pesat, bahan bakar fosil masih menghasilkan sekitar 80% energi dunia. Tidak jelas apakah China, penghasil gas rumah kaca terbesar di dunia, mendukung rancangan tersebut.

Sumber yang akrab dengan pertemuan negosiator COP28 pada dini hari Selasa mengatakan Beijing telah menolak bagian teks yang mengatakan emisi gas rumah kaca dunia harus mencapai puncaknya sebelum tahun 2025.

China berkomitmen untuk mencapai puncak emisi karbon dioksida yang menyebabkan pemanasan global sebelum tahun 2030, meskipun para ahli memprediksi bahwa tujuan tersebut akan tercapai lebih awal.

• PLN dan Abu Dhabi National Energy Company Kembangkan Penerapan Teknologi Canggih Smart Grid
• Jangan ke Singapura Dulu, COVID-19 Sedang Merebak Lagi
• OJK Soroti Underwriting Belum Tutupi Biaya Operasional Bisnis Asuransi

Menteri lingkungan India, Bhupender Yadav, juga menolak mengomentari rancangan kesepakatan terbaru. Komisaris iklim Uni Eropa, Wopke Hoekstra, mengatakan rancangan kesepakatan itu mengecewakan dan blok itu akan bernegosiasi lembur untuk teks yang lebih kuat. “Kami akan berbicara selama diperlukan,” kata Hoekstra kepada wartawan.