Daftar Belanja Pemerintah Terbesar, dari Pemilu sampai IKN

JAKARTA  - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi belanja negara hingga akhir 2024 menyentuh angka Rp3.350,3 triliun atau 100,8% dari target, tumbuh 7,3% secara tahunan (yoy), terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.486,7 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp863,5 triliun.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, belanja negara tahun 2024 tersebut dioptimalkan sebagai shock absorber dan agent of development di tengah perekonomian global yang masih dibayangi risiko dan ketidakpastian yang tinggi.

“Belanja negara adalah alat shock absorber dan juga adalah agent of development. Kita menggunakan belanja negara sebagai shock absorber untuk mengelola perekonomian yang dibayang-bayangi oleh resiko ketidakpastian yang tinggi,” katanya dalam APBN KiTa Edisi Januari pada Senin, 6 Januari 2025.

• KADIN Nilai Biodiesel B40 Jadi Tonggak Kemandirian Energi Nasional
• Harga Emas Antam Hari Ini Turun Rp4.000 per Gram
• Di Balik Lonjakan Saham PGAS, Broker-broker Ini Timbun Segini

Dalam mendukung agenda pembangunan, belanja negara dilakukan melalui pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak, penurunan kemiskinan ekstrem dan stunting, pemberian dukungan kualitas pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan, serta dukungan proyek strategis nasional dan IKN.

Sua menjelaskan, Kementerian Keuangan telah merealisasikan anggaran Rp55,2 triliun untuk pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 2024.

Realisasi tersebut terdiri dari anggaran yang digunakan untuk pemilu sebesar Rp33,3 triliun atau 97,1% dari pagu Rp34,3 triliun. Kemudian anggaran untuk pilkada Rp21,9 triliun atau 68,25% dari pagu Rp32,1 triliun.

Untuk proyek strategis nasional dan IKN pemerintah telah mengeluarkan anggaran senilai Rp43,4 triliun pada 2024. Realisasi ini sudah 97,3% dari pagu anggaran 2024 yang sebesar Rp44,5 triliun.

Suahasil Nazara mengatakan total anggaran yang digelontorkan oleh APBN untuk pembangunan IKN dari 2022 hingga 2024 sebesar  Rp75,8 triliun. Secara rinci, anggaran senilai Rp5,5 triliun untuk pembangunan 2022, Rp27 triliun pada 2023, dan Rp43,3 triliun pada 2024.

Sementara itu, belanja negara yang telah terealisasi, sebagian memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Di bidang kesehatan, sebesar Rp194,4 triliun digunakan untuk 96,7 juta orang penerima PBI JKN, 55,4 ribu orang ibu hamil KEK mendapat makanan tambahan, 100 ribu balita mendapat makanan tambahan, 8,1 juta keluarga mendapat fasilitas dan pembinaan, jaminan kesehatan bagi 4,6 juta ASN/TNI/Polri/penerima pensiun/veteran, dan pendanaan operasional untuk 10.072 puskesmas.

Di bidang pendidikan, sebesar Rp550,4 triliun digunakan untuk 21,1 juta siswa penerima PIP, 1,1 juta mahasiswa penerima KIP Kuliah, 1,6 juta guru penerima tunjangan profesi guru, 310 unit pembangunan madrasah dan sekolah keagamaan, 53,2 juta siswa penerima BOS, dan 58.597 mahasiswa beasiswa LPDP.

Di perlindungan sosial, sebesar Rp455,9 triliun antara lain digunakan untuk PKH lansia 4,2 juta orang, PKH disabilitas 353,1 ribu orang, PKH anak sekolah 7 juta anak, atensi anak 333 ribu orang, atensi korban bencana 11 ribu orang, penanganan bencana alam dan non alam 684 ribu orang, subsisi LPG 3 kg bagi 8,3 juta MT, subsidi listrik bagi 41,5 juta pelanggan, subsidi bunga Kur untuk 4,9 juta debitur, dan subsidi BBM bagi 18,5 juta KL.