Dampak Covid-19, Ekonom Usul Anies Baswedan Beri BLT Rp4 Juta Untuk Warga DKI

Mengantisipasi dampak wabah virus corona (Covid-19), ekonom World Resources Institute (WRI) Indonesia mengusulkan warga DKI Jakarta mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT) dari Gubernur Anies Baswedan masing-masing Rp4 juta tanpa terkecuali.

Istilah BLT untuk semua dimaksudkan untuk mengatasi tersendatnya laju ekonomi terutama di Jakarta yang merupakan pusat pandemi virus corona di Indonesia saat ini.

“Perlu tindakan luar biasa untuk lindungi masyarakat lewati krisis. Antara lain beri masyarakat bantuan langsung tunai dalam jumlah yang memadai, tanpa syarat, cepat, dan tidak berbelit,” ungkapnya dalam diskusi bertajuk Covid-19 dan Dampak Ekonomi Sosial Bagi Kelompok Marjinal di Indonesia, di Jakarta, Senin 23 Maret 2020.

Secara teknis ia mengusulkan BLT ini diberikan pada seluruh warga DKI Jakarta dengan rentang usia mulai dari 20–40 tahun. Besaran yang dianggapnya ideal adalah Rp4 juta per orang setiap bulan untuk dua bulan masa krisis wabah virus Corona.

Menurut perhitungannya, kebijakan ini akan menyedot anggaran Rp29,4 triliun atau hanya 1% dari kemampuan produksi ekonomi Jakarta dalam satu tahun.

Ketika ditanya mengapa usia 20–40 tahun, ia menyebut ini merupakan kelompok usia paling produktif bagi ekonomi dan mungkin paling terpukul krisis Corona.

“Sebagian besar tulang punggung keluarga, tak sedikit yang baru berkeluarga. Ada 3,7 juta orang di DKI Jakarta,” kata dia.

Sementara nominal Rp4 juta dianggap sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta pada 2020. Skenario pemberian BLT-Semua selama dua bulan berdasarkan puncak penyebaran virus Corona antara April dan Mei menurut Pusat Pemodelan Matematika & Simulasi (P2MS) ITB.

“Dari segi waktu, 2 bulan ini masa kritis untuk tekan penyebaran virus corona agar tak sampai membeludak dan lumpuhkan kemampuan sistem layanan kesehatan kita,” imbuhnya.

Ia menilai BLT-Semua akan lebih tepat sasaran dan bisa jadi salah satu stimulus penting di tengah wabah corona. Ia bisa mencakup semua orang secara cepat, tidak ada beban informasi, administrasi dan pengawasan terkait siapa yang rentan/miskin atau bukan.

Lebih lanjut ia membandingkan dengan kebijakan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang memberikan relaksasi pada PPh 21 bulan ini. Baginya tidak mungkin memotong pajak penghasilan orang yang tidak punya atau kehilangan penghasilan. (SKO)