Dampak Larangan Mudik: Persebaran Uang Tidak Merata, Industri Kian Merana

JAKARTA – Keputusan pemerintah untuk melarang mudik pada lebaran tahun ini memberikan potensi efek persebaran uang yang tidak merata.  Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai peningkatan konsumsi hanya akan terpusat di kota-kota besar saja akibat larangan mudik ini.

“Mudik itu membuat persebaran uang semakin merata. Ketika ini dilarang, saya rasa konsumsi di daerah tidak akan naik signifikan karena persebaran uang terjadi di kota besar,” kata Faisal saat dihubungi TrenAsia.com, Jumat 16 April 2021.

Sebagaimana diketahui, Bank Indonesia (BI) telah menyiapkan Rp152 triliun uang tunai untuk menyambut lebaran 2021. Kebutuhan yang ini naik 39,33% dibandingkan realisasi lebaran 2020 yang sebesar Rp109,20 triliun. 

Faisal memprediksi, terjadi ketimpangan inflasi di kota-kota besar dan daerah tujuan mudik tahun ini. Selain ketersedian uang, hal itu juga merupakan efek lanjutan dari roda perekonomian di daerah tujuan mudik yang tidak terungkit maksimal pada lebaran tahun ini.

“Kalau inflasi, dia sejalan dengan pola konsumsi akan lebih tinggi di kota-kota besar sehingga itu (inflasi) bakal lebih besar juga di kota besar. Apalagi banyak komponen konsumsi yang tidak bergerak di daerah akibat larangan mudik ini,” terang Faisal.

Sebagai gambaran, Provinsi DKI Jakarta mengalami inflasi pada lebaran tahun lalu di bulan Mei sebesar 0,29% month to month (mtm). Sementara itu, inflasi Jawa Tengah di periode yang sama tercatat hanya 0,07%. Bahkan, dua dari enam kota yang disurvei Badan Pusat Statistik (BPS) di Jawa Tengah mengalami deflasi pada Mei 2020.

• 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
• PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
• Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea

Komponen Belanja Terbatas

“Ketika mudik dilarang, mereka tidak bisa spending karena komponen belanjanya berkurangl. Akibatnya masyarakat berpendapatan tinggi itu simpanannya makin tinggi. Itu bukan karena tidak mau spending, tetapi komponen belanjanya yang semakin berkurang,” tutur Faisal.

Menurut data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), kenaikan simpanan paling tinggi disumbangkan simpanan masyarakat di bank dengan nominal lebih dari Rp5 miliar. Simpanan masyarakat berpendapatan tinggi itu tumbuh 13,2% year on year (yoy) menjadi Rp3.283 triliun pada Februari 2021.

Sebaliknya, simpanan masyarakat dengan nominal di bawah Rp100 juta terkontraksi 1,3% mtm. Namun, realisasi simpanan ini masih naik 5,9% bila dibandingkan Februari 2020.

Menanti Insentif Parkir Pesawat

Sektor industri yang masuk ke dalam komponen belanja saat mudik disebut Faisal bakal terdampak parah akibat larangan mudik ini. Menyadari adanya potensi kerugian, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) meminta pemerintah memberikan insentif biaya parkir pesawat.

Wakil Ketua Kadin Bidang Perhubungan Camelia Hartoto mengungkap, insentif ini diperlukan karena jumlah penerbangan maskapai menyusut tajam selama pandemi COVID-19. 

“Operator transportasi udara terimbas larangan bepergian dan mudik, mau pun pembatasan lain terkait penanganan COVID-19,” kata Camelia dalam keterangan resmi yang dikutip Jumat,16 April 2021.

Riset kolaborasi Universitas Padjadjaran (Unpad) bersama Indonesia National Air Carriers Association (INACA) bahkan melaporkan sektor penerbangan baru bisa bangkit mulai tahun 2022 untuk penerbangan domestik dan 2023 untuk penerbangan internasional.

Ketua tim riset Unpad Prita Amalia menjelaskan, insentif terhadap sektor penerbangan harus tetap dilanjutkan untuk mencegah kejatuhan pelaku industri penerbangan. 

“Regulasi dan insentif di bidang penerbangan sudah diberikan, tetapi tetap diperlukan kebijakan dan regulasi yang bisa membantu sektor penerbangan bertahan bahkan membaik,” kata Prita dalam diskusi virtual Proyeksi Pemulihan Sektor Penerbangan Menuju Normal Baru, Kamis 15 April 2021.

Industri Hotel dan Restoran Terancam Sulit Mengakses Kredit

Selain penerbangan, sektor lainnya yang terdampak kebijakan larangan mudik adalah industri hotel dan restoran. Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran mengatakan, kebijakan ini semakin mengancam industri hotel dan restoran yang biasanya mendulang untung dari momentum mudik.

Maulana menyebut, hilangnya demand dari industri hotel dan restoran membuat adanya potensi pelaku usaha kesulitan mengakses kredit dari perbankan. 

“Karena kan mudik dilarang, ini sumber pendapatan pelaku usaha. Perbankan juga akan menimbang risiko dari hal ini, apalagi perbankan yang ditunjuk juga terbatas,” kata Maulana kepada TrenAsia.com beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan kebijakan baru untuk mempermudah akses kredit modal bagi pelaku usaha. 

Ketentuan itu termaktub dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 32 tahun 2021 tentang Perubahan atas PMK nomor 98 tahun 2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Kendati demikian, beleid itu masih dipertanyakan efektifitasnya bagi pelaku usaha hotel dan restoran.

“Perbankan juga sulit melihat prospek bisnis sektor ini untuk menyalurkan pinjaman,” terang Maulana.(RCS)