Dana Hibah Dinilai Terlalu Kecil, Skema JETP Perlu Digodok Ulang

JAKARTA - Skema kerja sama transisi energi yang adil (Just Energy Transition Partnership/JETP) dinilai masih harus terus ditata lebih lanjut. Pasalnya skema ini didominasi oleh utang.

Chairman Indonesia Clean Energy Forum (ICEF), Bambang Brodjonegoro mengatakan, porsi dana hibah di skema JETP terlalu sedikit dibanding proporsi utang dalam pendanaannya.

"Jangan sampai, ada pinjaman bunganya sekian tetapi gampang diakses kalau proyek renewable. Nanti kita akhirnya jadi pembicaraan seolah-olah Indonesia mau transisi energi tetapi menambah utang,” ujarnya dalam Indonesia Energy Transition Dialogue 2023, pada Senin, 18 September 2023.

• Tiga Hari, Kereta Cepat Angkut 4.552 Penumpang
• Resign, Komisaris Utama Mitratel Merapat ke XL Axiata
• Ukraina Rebut Dua Wilayah, Battle of Bakhmut II di Depan Mata

Bambang berfokus dari sisi pendanaan di mana Kementerian ESDM harus menegosiasikan porsi pendanaan di mana porsi pembiayaan ekuitas harus lebih besar dibandingkan pembiayaan utang.

Ia menilai seharusnya porsi hibah dalam JETP harus ditambah karena bagaimanapun investor berminat masuk ketika ada dukungan atau jaminan dari pemerintah.

Adapun sebelumnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan, besaran dana hibah (grant) dan bantuan teknis (technical assitant) yang akan dialokasikan untuk komitmen kemitraan Just Energy Transition Partnership (JETP) sekitar US$160 juta atau setara dengan Rp2,4 triliun (asumsi kurs Rp15.000 per dolar AS).

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Dadan Kusdiana mengatakan, pada implementasinya pemerintah harus meyakinkan pihak pendonor untuk mencairkan dana tersebut. Padahal target pemerintah untuk pengalokasian pendanaan JETP senilai US$20 miliar atau setara dengan Rp300 triliun.

Sedangkan menurut Institute for Essential Services Reform (IESR) mengungkapkan kebutuhan pendanaan yang untuk komitmen kemitraan Just Energy Transition Partnership (JETP) dari porsi hibah diharapkan sebesar 10% hingga 15% atau sebesar US$1,5 miliar hingga US$2 miliar atau Rp29 triliun) dari total kebutuhan US$20 miliar sebesar Rp290 triliun.

“Kalau hanya US$160 juta itu sangat tidak memadai, minimun komposisi dari dana IInternational Partners Group (IPG) 10%-15% dalam bentuk hibah karena menghitung kebutuhan beberapa komponen dalam proyek transisi energi. Untuk mencapai target 2030 dibutuhkan senilai US$1,5 miliar hingga US$2 miliar,” katanya saat ditemui di Jakarta beberapa waktu lalu.