Dana Investasi Iklim Tembus Rp7,6 Triliun, PLTU Segera Pensiun
- Pemerintah segera memberhentikan operasional sejumlah pembangkit listrik tenaga batu bara dan menggantinya dengan pembangkit listrik energi terbarukan. Hal itu seiring terkumpulnya dana investasi iklim.
Energi
JAKARTA – Pemerintah segera memberhentikan operasional sejumlah pembangkit listrik tenaga batu bara dan menggantinya dengan pembangkit listrik energi terbarukan. Hal itu seiring terkumpulnya dana investasi iklim.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyampaikan dana yang terkumpul tercatat telah menyentuh US$500 juta atau setara Rp7,6 triliun (asumsi kurs Rp15.300 per dolar AS).
"Bahkan, dana ini masih bisa di-leverage hingga US$4 miliar, (sekitar Rp61 triliun) baik itu dari Asian Development Bank (ADB), World Bank, dan termasuk pemerintah Indonesia," jelas Febrio dalam Seminar Workshop on Energy Transition Mechanism (ETM) Implementation di Jakarta pada Rabu, 23 Agustus 2023.
- ESG: Gambaran Umum, Indikator dan Ruang Lingkup ESG (Part 1)
- Berencana Pindah ke Bali? Berikut 5 Rekomendasi Kawasan Terbaik untuk Tinggal
- Profil Forrest Li, Pendiri dan CEO Perusahaan Raksasa yang Membawahi Shopee dan Garena
Menurutnya, dana yang terkumpul tersebut dalam waktu dekat akan digunakan untuk mempensiunkan dini PLT Batu Bara di sejumlah wilayah di Indonesia. "Di tahap awal 1,5 gigawatt PLT yang akan dipensiunkan," ujar Febrio.
Meski demikian, tantangan untuk kebutuhan dana masih sangat terasa dari sektor swasta. Saat ini Indonesia membutuhkan dana US$281 miliar atau sekitar Rp4.299 triliun untuk mewujudkan ambisi Indonesia dalam penurunan emisi karbon. Hal ini juga sejalan dengan misi Indonesia bebas emisi karbon 2060.
- Festival UMKM Sampoerna, Upaya Mendukung Pertumbuhan Usaha Kecil Indonesia
- Profil Budiman Sudjatmiko, Pernah Dipenjara Hingga Jadi Komisaris BUMN
- Antisipasi Gagal Panen, Pemkab Bogor Asuransikan 11.000 Hektar Sawah
Menurut Febrio, keterlibatan sektor swasta dalam investasi iklim masih kurang dan untuk memenuhi target tersebut, pemerintah tak dapat bekerja sendirian tanpa kontribusi pihak swasta.
"Butuh dana untuk mendorong upaya ini dan juga kerangka kerja atau framework yang fleksibel sehingga ketersediaan kredit untuk mendukung proyek ini bisa dipastikan," tandas Febrio.