Dana Swasembada Pangan Diplot Rp139,4 T, Terbesar untuk Subdisi Pupuk

JAKARTA -Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan anggaran besar untuk mewujudkan kemandirian pengan. Menteri Koordinator Pangan, Zulkifli Hasan, mengumumkan alokasi anggaran swasembada pangan sebesar Rp139,4 triliun untuk tahun 2025. 

Dana sebesar itu digelontorkan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional serta memastikan Indonesia tidak bergantung pada impor pangan dari negara lain. "Anggaran cukup besar di ketahanan pangan tahun 2025, itu ada Rp139,4 triliun totalnya, tapi tersebar," papar Zulkifli dalam keterangan resminya di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, dikutip Kamis, 31 Oktober 2024.

Anggaran yang dialokasikan ini dibagi ke dalam beberapa sektor krusial untuk mendukung pencapaian target swasembada pangan. Rinciannya, sebesar Rp44 triliun dialokasikan untuk subsidi pupuk yang akan dikelola BUMN Pangan. 

Sebesar Rp16,25 triliun akan disalurkan dalam bentuk dana desa untuk mendukung ketahanan pangan di tingkat lokal, serta memberdayakan masyarakat desa dalam produksi pangan secara mandiri.

Selanjutnya, Rp15 triliun dianggarkan untuk program pencetakan sawah baru. Program ini diharapkan dapat meningkatkan luas lahan pertanian produktif, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki potensi besar untuk pertanian namun selama ini belum optimal dimanfaatkan. 

• Rugi Bersih GOTO Turun Signifikan, Ramai Analis Sarankan Beli Sahamnya
• Profil Tomy Winata, Pengusaha Tangguh di Balik Grup Artha Graha
• Asosiasi Konsumen Rokok Elektronik: Kemasan Polos Hambat Hak Konsumen

Selain itu, Rp71 triliun akan disalurkan kepada Badan Gizi Nasional guna memastikan ketersediaan pangan bergizi bagi masyarakat dan mengatasi permasalahan stunting serta gizi buruk.

Menko Pangan Zulkifli Hasan menekankan bahwa koordinasi  antar kementerian adalah kunci keberhasilan program swasembada pangan ini. Ia menilai, tanpa adanya sinergi antar berbagai sektor, tujuan yang ingin dicapai akan sulit terwujud. 

Oleh karena itu, beberapa kementerian seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta BUMN Pangan, diharapkan dapat bekerja sama dalam implementasi program di lapangan.

"Kita akan koordinasi, nanti output-nya apa, apa yang akan dikerjakan, harus betul-betul bisa terintegrasi, terarah, sehingga target yang kita ingin capai, swasembada pangan itu betul-betul bisa kita realisasikan," terang Zulkifli.

Target Swasembada Pangan 2028

Presiden Prabowo menargetkan program swasembada pangan dapat tercapai sepenuhnya pada tahun 2028. Untuk mencapai target tersebut, kolaborasi lintas kementerian dan lembaga akan semakin dipertegas. "Satu tim harus kerja sama yang baik untuk mencapai swasembada pangan pada tahun 2028," pungkas Zulkifli.

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas sektor pertanian secara signifikan, sehingga kebutuhan pangan dalam negeri dapat terpenuhi tanpa harus bergantung pada impor.

• Rugi Bersih GOTO Turun Signifikan, Ramai Analis Sarankan Beli Sahamnya
• Profil Tomy Winata, Pengusaha Tangguh di Balik Grup Artha Graha
• Asosiasi Konsumen Rokok Elektronik: Kemasan Polos Hambat Hak Konsumen

 Presiden Prabowo juga memberikan arahan khusus kepada seluruh kementerian untuk mendukung penuh Kementerian Pertanian sebagai sektor utama dalam mewujudkan swasembada pangan. 

Menurut Prabowo, ketahanan pangan merupakan langkah mutlak bagi negara agraris seperti Indonesia, terutama untuk mengurangi ketergantungan pada produk pangan dari luar negeri. 

Presiden meminta agar semua kementerian terkait memberikan dukungan penuh agar program ini dapat tercapai dalam 3-4 tahun ke depan. Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki potensi besar untuk mencapai kemandirian pangan. 

Dukungan yang diberikan melalui anggaran besar serta komitmen dari berbagai kementerian menjadi langkah konkret untuk memastikan negara tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri, tetapi juga meningkatkan kualitas gizi masyarakat.