Dari IKN Sampai 3 Juta Rumah, Industri Baja Bersiap dapat Order Berlimpah

JAKARTA—Pemerintahan baru di bawah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka diproyeksi mengangkat industri besi dan baja nasional. Selain berlanjutnya pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, ada program tiga juta rumah per tahun yang menjadi janji Prabowo-Gibran dalam kampanye di Pilpres 2024 lalu. 

Co-Executive Director Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA), Yerry Idroes, menyatakan industri besi dan baja nasional siap mendukung proyek-proyek konstruksi pemerintah selanjutnya. “Kami masih ada kemampuan karena utilisasi industri baja nasional masih di bawah 80%,” ujarnya di Jakarta, Selasa, 23 Juli 2024. 

Pihaknya mengatakan 52% baja buatan lokal selama ini disalurkan ke sektor konstruksi. Yerry meyakini proyek IKN dan program tiga juta rumah tidak akan meningkatkan pangsa pasar sektor konstruksi dan membebani sektor manufaktur lain. “Sektor manufaktur lain tidak usah khawatir karena kemampuan produksi industri baja nasional masih ada,” ujarnya.

Pihaknya menyebut industri baja nasional akan berjalan optimal jika tidak ada gejolak di pasar nasional. Meski demikian, IISIA menyoroti kondisi global yang berpotensi memengaruhi produksi baja dalam negeri. Mayoritas bijih besi yang menjadi bahan baku industri baja nasional masih bergantung impor. 

Artinya, konflik geopolitik dapat mengganggu rantai pasok industri besi dan baja nasional. Yerry mencontohkan perang di Timur Tengah yang berpotensi mengganggu pengantaran bijih besi ke Indonesia. “Namun selagi pasar domestik aman, kami masih optimistis,” tuturnya.

Backlog Tembus 12 Juta 

Program ambisius Prabowo yakni menciptakan tiga juta rumah per tahun sendiri diharapkan dapat mendongkrak industri baja nasional. Sebagai informasi, program ini tiga kali lipat dari target Presiden Joko Widodo yakni satu juta rumah per tahun. 

Wakil Ketua Umum Bidang Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Infrastruktur Kadin Indonesia, Insannul Kamil, mengatakan butuh perubahan tata kelola pemerintah agar program pembangunan rumah bagi masyarakat dapat berjalan lebih baik. 

Kamil menyebut pembentukan badan atau pemisahan divisi perumahan perlu diawali kajian. “Namun kedua pilihan tersebut pasti mengakselerasi pencapaian tiga juta rumah per tahun,” ujarnya. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kebutuhan rumah (backlog) rumah stabil di angka sekitar 12 juta unit sejak 2018. 

Pada 2021, backlog tercatat menembus 12,71 juta unit sebelum akhirnya berkurang menjadi 10,51 juta unit pada 2022. Artinya, total rumah yang terbangun pada 2018-2021 hanya sekitar 1,66 juta unit atau 300.000 sampai 400.000 unit per tahun. Jumlah ini hanya 10% dari target yang dicanangkan Prabowo.  

Kamil menilai perlu dukungan regulasi untuk mencapai target pembangunan perumahan Prabowo yang ambisius. “Butuh perubahan dari cara biasa ke cara yang tidak biasa. Ini yang agak menjadi masalah di level birokrasi kita,” tuturnya.

Baca Juga: Kebutuhan Tinggi, Proyek IKN Digadang Genjot Industri Besi-Baja Nasional

Sementara itu, IKN diprediksi membutuhkan sedikitnya 330 ribu ton besi dan baja untuk menunjang pembangunan hingga akhir 2024. Adapun kalkulasi kebutuhan baja dan besi diperkirakan bisa mencapai 700 ribu ton. Hal ini juga digadang menggerakkan industri besi dan baja nasional. 

Dirjen Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Abdul Muis, mengatakan pembangunan IKN hingga saat ini membutuhkan sekitar 330 ribu ton besi dan baja hingga akhir tahun. 

“Itu kebutuhan sampai Desember. Kalau estimasi Pak Menko (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto) sekitar 400 hingga 700 ton,” ujar Abdul di Jakarta, dikutip Rabu, 10 Juli 2024. 

Pihaknya memastikan seluruh kebutuhan konstruksi besi dan baja dalam pembangunan IKN dipasok dari dalam negeri. Hal ini juga didorong peraturan Kementerian PUPR yang telah memperketat impor. “Kami sekarang menggalakkan produksi dalam negeri. Jadi semuanya (pasokan besi-baja untuk IKN) dari dalam negeri,” ujar Abdul.

Beleid juga mensyaratkan komponen konstruksi impor produk besi dan baja dengan nilai di atas Rp1 miliar perlu izin Menteri PUPR. “Jadi betul-betul selektif,” imbuh Abdul. Sebagai informasi, proyek IKN masih berkutat pada tahap 1 hingga akhir tahun 2024. Merujuk peta jalan (roadmap), pembangunan tahap II akan dimulai 2025 dengan skala lebih luas.