Dari Prioritas Hingga Anggaran, Inilah Serba-serbi Vaksin Gratis

JAKARTA – Sejak kedatangan 1,2 juta dosis vaksin COVID-19 Sinovac pada 6 Desember 2020, perkembangan informasi terbaru makin cepat saja. Mulai dari spekulasi harga, pre-order vaksin di rumah sakit (RS), hingga semalam, Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa vaksinasi tidak akan dipungut biaya.

Saat ini, vaksin yang telah tersedia di Indonesia adalah buatan Sinovac yang diuji secara klinis di Bandung sejak Agustus 2020. Terdekat, pemerintah tengah mengupayakan 1,8 juta dosis vaksin yang akan tiba pada awal Januari 2021.

• 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
• PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
• Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea

Pada Desember 2020 juga akan tiba 15 juta dosis vaksin lagi. Selain vaksin dalam bentuk jadi, pada Januari 2021 akan datang 30 juta dosis vaksin dalam bentuk bahan baku curah yang akan diproses lebih lanjut oleh Bio Farma.

Terkait legalitasnya, pemerintah masih menunggu Emergency Use Authorization (EUA) atau izin sementara dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait penggunaan vaksin Sinovac.

Selain Sinovac, Kementerian Kesehatan menetapkan enam jenis vaksin COVD-19 yang dapat digunakan untuk pelaksanaan vaksinasi di Indoensia, antara lain Bio Farma, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, serta  Pfizer Inc dan BioTceh.  

Di tengah masa penantian izin dari BPOM dan MUI, sejumlah RS di beberapa daerah menggelar pre order vaksin. Menanggapi hal ini, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito meminta kepada RS untuk menunggu arahan resmi dari pemerintah.

Wiku juga meminta, agar tidak melakukan promosi vaksinasi sebelum ada keputusan resmi. Hal ini menghindari kesimpangsiuran informasi.

Namun jangan khawatir, masyarakat kini bisa tenang karena pemerintah memastikan tidak akan memungut biaya dalam vaksinasi nanti. Sehingga, tak perlu repot-repot mengamankan jatah vaksin melalui pre-order  di RS.

Kelompok Prioritas Vaksinasi

Adapun kelompok masyarakat yang akan menjadi prioritas vaksinasi sudah diatur oleh Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan.

Disebutkan bahwa terdapat enam kelompok masyarakat yang menjadi sasaran prioritas vaksinasi COVID-19. Berikut rincian daftar prioritas tersebut:

1. Kelompok garda terdepan: Petugas medis, paramedis contact tracing, TNI/Polri, dan aparat hukum sebanyak 3.497.737 orang.

2. Tokoh agama/masyarakat, perangkat daerah (kecamatan, desa,RT/RW), dan sebagian pelaku ekonomi sebanyak 5.624.106 orang.

3. Guru/tenaga pendidik dari PAUD/TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi sebanyak 4.361.197 orang.

4. Aparatur pemerintah (pusat, daerah, dan legislatif) sebanyak 2.305.689 orang.

5. Peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) sejumlah 86.622.867 orang.

6. Masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya sebanyakk 57.548.500 orang.

Setiap orang akan menjalani dua kali vaksinasi dengan jeda waktu 14 hari. Pemberian vaksin akan dilakukan dokter, perawat, serta bidang di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah, swasta serta institusi pendidikan.

Untuk pelaksanaan vaksinasi ini pemerintah RI tengah menyiapkan 440 ribu tenaga kesehatan dan 23 ribu vaksinator. Kendati demikian, pemerintah hingga saat ini belum menetapkan jadwal pelaksanaan vaksinasi.

Hingga 5 Desember 2020, pemerintah telah pemerintah telah melakukan pelatihan kepada sebanyak 12.408 orang di 21 provinsi. Tak hanya tenaga kesehatan, pemerintah juga telah melakukan pelatihan kesiapan bagi 29.635 orang tenaga vaksinator di 34 provinsi.

Total Anggaran

Untuk tahun anggaran 2020, pemerintah mencadangkan Rp35,1 triliun untuk program vaksinasi dan pengadaan vaksin. Di mana dana ini termasuk pencadangan vaksin yang tadi malam baru saja tiba di Indonesia.

Tahun depan, total anggaran kesehatan mencapai Rp169,7 triliun, khusus untuk penanganan pandemi dan pengadaan vaksin tersedia Rp60,5 triliun. Rinciannya, Rp18 triliun untuk antisipasi pengadaan vaksin, Rp3,7 triliun untuk antisipasi vaksinasi, dan Rp1,3 triliun untuk pembelian sarana dan prasarana litbang.  

“Di mana Kementerian Kesehatan akan menganggarkan Rp1,2 triliun dan Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM) sebesar Rp100 miliar. Pemerintah juga masih mencadangkan iuran untuk para masyarakat yang tidak mampu.

Adapun, Rp35,1 triliun yang berasal dari anggaran 2020 dialokasikan untuk pengadaan vaksin dan penangana kesehatan tahun depan. Sebagai lembaga yang ditunjuk dalam hal ini, Bio Farma melibatkan seluruh lembaga dalam dan luar negeri.