Dari Total Rp744,77 Triliun, 43 Anggaran PEN Telah Terealisasi

JAKARTA - Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah terealisasi mencapai Rp320,35 triliun atau 43 persen dari pagu anggaran sebesar Rp744,77 triliun per 13 Agustus 2021.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Febrio Kacaribu menjelaskan, realisasi sebesar 43 persen ini digunakan untuk melakukan penyesuaian (adjustment) dalam menghadapi PPKM Level 3 dan 4 di Jawa dan Bali.

“Untuk program PEN 2021 kita melakukan adjustment yang kuat pada awal Juli khususnya untuk menghadapi PPKM Level 3 dan 4 di Jawa dan Bali,” kata Febrio dalam press conference daring berjudul’ Strategi dan Outlook Perekonomian dan Kesejahteraan’ yang diselenggarakan oleh Badan Kebijakan Fiskal, hari ini pada Rabu, 18 Agustus 2021. 

Lebih lanjut, realisasi tersebut dialokasikan untuk bidang kesehatan sebesar Rp76,64 triliun atau 34,7 persen dari pagu Rp214,96 triliun, dengan manfaat berupa diagnostik untuk testing dan tracing serta therapeutic biaya perawatan bagi 426,94 ribu pasien, insentif nakes, santunan kematian maupun obat dan APD.

• Rakyat Tekor Rp22,78 Triliun, Terbongkar Aliran Dana 3 Terdakwa Kasus ASABRI
• Realisasi Program Sejuta Rumah Capai 515.107 Unit per 30 Juli 2021
• Dunia Usaha Belum Pulih, Pembiayaan Korporasi Masih Lambat

Kemudian, dialokasikan untuk pengadaan 81,42 juta dosis vaksin, bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk 19,15 juta orang serta insentif perpajakan kesehatan termasuk PPN dan bea masuk vaksin.

Untuk bidang perlindungan sosial, terealisasi Rp97,18 triliun atau 52,1 persen dari pagu Rp186,64 triliun dengan manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 9,9 juta Kader Pembangunan Manusia (KPM), Kartu Sembako bagi 16 juta KPM, serta Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi 10 juta KPM, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa bagi 5,5 juta KPM.

Kemudian, dialokasikan Kartu Prakerja bagi 2,82 juta orang, bantuan kuota internet bagi 35,95 juta penerima, subsidi listrik bagi 32,6 juta penerima serta Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi 948 ribu penerima.

Dukungan UMKM dan Korporasi

Untuk dukungan UMKM dan korporasi, terealisasi Rp48 triliun atau 29,6 persen dari pagu Rp162,4 triliun dengan manfaat berupa Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) bagi 11,84 juta usaha, Imbal Jasa Penjaminan (IJP) UMKM bagi 2,01 juta UMKM, serta IJP korporasi bagi 26 korporasi.

Kemudian juga penempatan dana pada bank dengan total penyaluran kredit sejak 2020 mencapai Rp416,18 triliun bagi 5,3 juta debitur serta subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Non KUR bagi 4,45 juta debitur.

Sementara untuk program prioritas, terealisasi Rp49,39 triliun atau 41,9 persen dari pagu Rp117,94 triliun dengan manfaat berupa padat karya K/L bagi 917,4 ribu naker, pariwisata untuk Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), ekowisata, dan pelatihan SDM serta ketahanan pangan seperti program food estate dan irigasi.

Kemudian juga Information and Communication Technology  (ICT) seperti penyediaan infrastruktur, Teknologi Informasi, dan Komunikasi (TIK), dan penyiaran publik serta kawasan industri seperti pengembangan kawasan strategis dan program penanaman modal.

Terakhir yaitu insentif usaha terealisasi Rp51,15 triliun atau 81,4 persen dari Rp62,83 triliun pagu yang meliputi PPh (Pajak Penghasilan) 21 Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi 73.970 pemberi kerja, PPh Final UMKM DTP bagi 116.979 UMKM, dan pembebasan PPh 22 Impor bagi 10.811 wajib pajak (WP).

Kemudian juga pengurangan angsuran PPh 25 bagi 58.416 WP, pengembalian pendahuluan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi 1.857 WP, penurunan tarif PPh Badan bagi seluruh WP, PPN DTP Properti bagi 574 penjual untuk 6,64 ribu unit serta Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) Mobil bagi enam penjual untuk 89,05 ribu unit.