Darurat Militer Korea Selatan Dicabut, Presiden di Ujung Pemakzulan

SEOUL- Tindakan mengejutkan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol memberlakukan darurat militer mendorong negara tersebut ke krisis serius. Kini tekanan balik justru dihadapi Presiden.

Seperti dilaporkan sebelumnya Presiden Korea Selatan Yoon Ssuk Yeol secara mengejutkan mengumumkan darurat militer di seluruh wilayah negaranya. Dalam pengumumannya Selasa 3 Desember 2024 malam dia mengatakan,  langkah tersebut diperlukan untuk melindungi negara dari kekuatan komunis korea utara. Selain itu juga serta untuk menghilangkan elemen-elemen anti-negara.

Segera setelah deklarasi tersebut Korea Selatan diguncang dengan sejumlah aksi protes. Massa mendatangi gedung parlemen untuk memaksa militer meninggalkan tempat tersebut. Sekaligus membiarkan anggota parlemen melakukan sidang darurat. 

Anggota parlemen tampak bentrok dengan pihak berwenang di luar gedung anggota Majelis Nasional. Rekaman televisi memperlihatkan pasukan berusaha memasuki aula utama Majelis Nasional.

• Bitcoin yang Terkunci Belasan Tahun Dibuka Hacker, Apakah Pertanda Lemahnya Kemanan Blockchain?
• Prakiraan Cuaca Besok dan Hari Ini 04 Desember 2024 untuk Wilayah DKI Jakarta
• Produksi Senjata Rusia untuk Perang di Ukraina Ungguli NATO

Anggota Majelis Nasional akhirnya bisa melakukan pertemuan darurat. Dari 300 anggota, 190 di antaranya bisa hadir. Dalam pemungutan suara yang berakhir pukul 01.00 dini hari waktu Seoul seluruh anggota parlemen yang hadir sepakat untuk memblokir dekrit presiden. Majelis Nasional juga memerintahkan militer untuk meninggalkan gedung parlemen. Sekaligus meminta massa untuk pulang. Situasi secara berangsur mulai tenang.

Tepat sebelum pukul 5 pagi waktu setempat pada Rabu 4 Desember,  Presiden Yoon mengumumkan ia akan mencabut perintah darurat militer  dengan mengutip suara parlemen. Tidak lama kemudian, kabinet memberikan suara untuk mencabut dekrit tersebut.

Tekanan Balik

Tetapi bagi Presiden Yoon semuanya belum akan berakhir. Kini tekanan balik harus dia hadapi. Partai Demokrat selaku oposisi Korea Selatan mengatakan akan memulai proses pemakzulan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol jika ia tidak segera mengundurkan diri. Partai tersebut mengkritik pernyataan darurat militernya dan  menyebutnya sebagai tindakan pemberontakan dan alasan pemakzulan.

Sebelumnya pemimpin partai oposisi, Park Chan-dae, mengatakan Yoon tidak dapat menghindari tuduhan pengkhianatan. Dia menyerukan agar Presiden segera mengundurkan diri atas pernyataannya mengenai darurat militer.

Tekanan juga datang dari serikat pekerja terbesar yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Korea (KCTU. Organisasi ini mengatakan para anggotanya akan mogok kerja tanpa batas waktu hingga Presiden Yoon Suk Yeol mengundurkan diri.   “Kami akan berjuang bersama rakyat, memimpin jalan bagi pengunduran diri segera Yoon Suk Yeol,” kata Konfederasi Serikat Buruh Korea (KCTU)  dilaporkan kantor berita Korea Selatan Yonhap.

Keputusan Presiden Yoon memang mengejutkan. Ini adalah pertama kalinya dalam 44 tahun seorang pemimpin Korea Selatan mengumumkan darurat militer. Darurat militer sebelumnya diumumkan pada tahun 1980 selama pemberontakan pro-demokrasi terhadap militer.

Pemberlakuan darurat militer diikuti dengan pelarangan semua kegiatan politik. Termasuk yang terkait dengan Majelis Nasional, majelis daerah, partai politik, pembentukan organisasi politik, rapat umum dan protes.

Keputusan tersebut melarang menolak demokrasi bebas atau mencoba melakukan subversi. Juga melarang berita palsu dan memanipulasi opini publik. Orang-orang yang melanggar keputusan tersebut dapat ditangkap atau digerebek tanpa perlu surat perintah. Mogok kerja, penghentian kerja, dan unjuk rasa yang memicu kekacauan sosial juga dilarang. Termasuk dokter yang melakukan aksi mogok kerja.

Pada Rabu pagi, situasi di Seoul tampak kembali tenang. Ratusan polisi menjaga sejumlah fasilitas penting. Tetapi bagaimana situasi selanjutnya dari negara tersebut akan ditentukan dalam beberapa jam ke depan.