Deal! Pemerintah dan DPR Sepakat Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2022 Kisaran 5,2-5,52%

JAKARTA -- Di tengah ketidakpastian pandemi COVID-19, pemerintah dan Komisi XI DPR RI akhirnya sepakat mematok kisaran pertumbuhan ekonomi dalam RPABN tahun depan sebesar 5,2-5,5%.

"Ini adalah salah satu forecast yang mungkin paling sulit dalam ketidakpastian begitu banyak. Pandeminya tidak bisa 100 persen kita bisa prediksi," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta dikutip Rabu, 1 September 2021.

Dia menyebut bahwa dengan asumsi dasar makro tersebut, maka tingkat inflasi dipatok tiga persen dan nilai tukar rupiah Rp14.350/dolar Amerika Serikat. Kemudian tingkat suku Bunga Surat Utang Negara (SUN) 10 Tahun sebesar 6,8 persen.

• Tim Mahasiswa UGM Ciptakan Robot Pengukur Kemiringan Lantai
• Digitalisasi UMKM Ritel Dan Grosir
• Kurang dari Sebulan, 76.448 UMKM Sudah Kantongi NIB di OSS

Mantan Direktur Bank Dunia ini juga menegaskan bahwa Indonesia perlu mewaspadai faktor tapering, supply disruption, dan administered price dalam menjaga inflasi tahun depan.

Meski rata-rata inflasi tahun 2021 masih di bawah 1,5 persen, namun tahun depan harus tetap mempertimbangkan secara hati-hati faktor yang bisa mempengaruhi.

"Pemerintah akan terus melakukan berbagai reformasi untuk bisa memperbaiki dari sisi komunikasi, sisi distribusi, sisi suplai pasokan, dan juga untuk melihat pola dari seasonality atau musiman yang biasanya juga mempengaruhi inflasi," katanya.

Terkait tingkat suku bunga SUN, Sri Mulyani mengatakan faktor yang menentukan yaitu gerakan suku bunga internasional maupun denominasi dolar yang sangat bergantung dari pemulihan ekonomi di AS.

"Dari sisi dua faktor ini, terutama Amerika Serikat kita perlu mengantisipasi pergerakan terhadap rupiah kita, walaupun rupiah Indonesia dalam hal ini dari sisi depresiasi yield to date-nya relatif di 2,3 persen dibandingkan dengan negara lain emerging country yang mengalami koreksi lebih dalam, ini Indonesia relatif cukup baik," paparnya.

Sebelumnya, dalam RAPBN 2022 yang disampaikan Presiden Joko Widodo, asumsi makro pertumbuhan ekonomi dipatok sebesar 5,2%-5,8% dengan tingkat inflasi 2%-4%, nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp13.900-Rp15.000 per dolar AS, dan suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun 6,32%-7,27%.

Sementara itu, harga minyak ditetapkan sebesar US$55 hingga US$65 per barel dan lifting minyak bumi dipatok sebesar 686.000-726.000 bph dan lifting gas bumi 1.031-1.103 BOEPD.

Dalam RAPBN 2022, belanja negara mencapai  Rp2.708,7 triliun. Rinciannya, belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.938,3 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp770,4 triliun.

Jokowi memaparkan belanja negara terdiri atas aggaran kesehatan sebesar Rp255,3 triliun, atau 9,4% dari belanja negara.

"Anggaran tersebut akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)," katanya dalam pembacaan Nota Keuangan di depan MPR, 16 Agustus lalu.

Selain itu, anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp427,5 triliun untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya, dan dalam jangka panjang diharapkan akan mampu memotong rantai kemiskinan.

Sementara, anggaran pembangunan infrastruktur ditetapkan sebesar Rp384,8 triliun. Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk mendukung penguatan penyediaan pelayanan dasar; mendukung peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas; menyediakan infrastruktur energi dan pangan yang terjangkau, andal, dan memperhatikan aspek lingkungan; serta pemerataan infrastruktur dan akses Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Jokowi menargetkan tingkat pengangguran terbuka ditargetk 5,5%-6,3%, tingkat kemiskinan di kisaran 8,5%-9,0% dengan penekanan pada penurunan kemiskinan ekstrem. Tingkat ketimpangan, rasio gini di kisaran 0,376-0,378, serta indeks pembangunan manusia di 73,41-73,46.*