Defisit APBN Membengkak, Anggota DPR: Menkeu Gagal Memprediksi

JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun menilai melebarnya defisit anggaran pendapatan dan belanja (APBN) terhadap produk domestik bruto (PDB) 2020 dari 5,07% menjadi 6,27% adalah bentuk kegagalan pemerintah memprediksi indikator ekonomi.

Penilaian Misbakhun itu berdasarkan pada kondisi riil tentang angka pertumbuhan ekonomi dan pelebaran angka defisit. Pada 30 April 2020, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyebut pertumbuhan ekonomi kuartal I-2020 berkisar 4,5-4,7 %.

“Ternyata pada 5 Mei 2020, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan angka pertumbuhan hanya 2,97 %. Dengan begitu, defisit APBN melonjak dari Rp852,9 triliun menjadi sekitar Rp1.028,5 triliun,” kata Misbakhun melalui layanan pesan singkat, Senin malam, 19 Mei 2020.

Sebelumnya, Sri Mulyani menyampaikan kepada Komisi XI DPR bahwa angka defisit dalam Peraturan Presiden No.54/2020 Tentang Perubahan Postur Dan Rincian APBN TA 2020 dipatok pada angka 5,07% dari PDB. Namun, Senin lalu kembali diumumkan bahwa ada pelebaran defisit APBN menjadi 6,27%.

“Saya cukup kaget kenapa Bu Menkeu menyampaikan itu terlebih dahulu ke media dan bukan kepada kami di DPR,” sambung dia.

Oleh karena itu, Misbakhun menyebut Sri Mulyani gagal membuat prediksi yang tepat. Lebih lanjut Misbakhun mengatakan, kredibilitas dan kemampuan seorang Menkeu juga ditentukan ketepatan dalam menyusun prediksi dalam APBN.

“Menteri itu menjalankan mandat presiden. Jangan sampai karena Menkeu tidak bisa menyusun angka-angka dengan baik dan sering mengubah postur APBN membuat Presiden Jokowi menerima banyak kritik,” imbuh dia.