Defisit APBN Rp548 Triliun, Jokowi Sebut Investasi Jadi Penopang Pemulihan Ekonomi

JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa investasi merupakan penopang utama pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan pandemi COVID-19 yang membuat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) makin lebar.

"Investasi menjadi jangkar pemulihan ekonomi karena APBN semua negara juga sama-sama memiliki kondisi yang berat,” katanya dalam Rapat Koordinasi Nasional dan Anugerah Layanan Investasi 2021 di Jakarta, Rabu 24 November 2021.

Dia menjelaskan seluruh negara memiliki kekhawatiran yang sama mengenai defisit keuangan. Jika defisit dikembalikan ke kondisi normal, pun akan terjadi shock. Jokowi bilang, saat ini Indonesia memiliki defisit APBN sekitar Rp548 triliun.

"Pandemi ini dampaknya betul-betul kemana-mana, ke semua titik ada semuanya. Puluhan ribu triliun direm karena ingin kembali ke defisit yang normal kembali. Ini juga mengkhawatirkan tapi belum ada kalkulasinya," imbuh Jokowi.

• Gelar 2 RUPSLB, Indosat Bahas Pembagian Dividen dan Kelanjutan Merger dengan Tri
• Sinergi Pengembangan Pasar Modal Syariah dan Kelolaan Dana Haji, BEI Teken MoU dengan BPKH
• KlikACC Changed Its Name to KlikA2C to Expand Financial Network to the MSMEs Sector

Di tengah ketidakpastikan pandemi Covid-19 dan kompleksitas masalah yang saling terkait, Jokowi meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani agar betul-betul mengelola APBN secara efektif dan efisien.

Namun sayangnya, dari APBN yang disiapkan pemerintah untuk dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sekitar Rp642 triliun, hingga Oktober 2021 belum terealisasi secara signifikan. Masih ada sekitar Rp226 triliun yang masih tertimbun di bank.

Jokowi pun mengingatkan seluruh kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah perlu bekerja keras agar mempercepat realisasi anggaran yang ada agar ekonomi tetap bergerak.

"Saya dulu peringatkan di (bulan) Oktober, seingat saya Rp170 (triliun). Ini justru naik menjadi Rp226 triliun. Ini perlu saya ingatkan. Lha uang kita sendiri saja tidak digunakan," tandas Jokowi.

Tingkatkan Investasi

Jokowi mengatakan pemerintah tidak bisa terus menerus berfokus kepada APBN, meskipun Menteri Keuangan telah mengelola APBN secara sangat prudent dan hati-hati.

"Oleh sebab itu, yang di luar APBN ini harus digerakkan. Kembali lagi, investasi,” katanya.

Terkait investasi, Jokowi meminta para kepala daerah memberikan karpet merah bagi investor berupa kemudahan perizinan dan birokrasi agar memberikan dampak terhadap perputaran uang di daerah.

Dengan tingginya peredaran uang di masyarakat maka bisa meningkatkan konsumsi masyarakat yang selama pandemi masih tertekan akibat pembatasan.

"Pasti akan berimbas pada pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat, daya beli masyarakat," katanya.

Tahun depan, Jokowi menargetkan investasi hingga Rp1.200 triliun agar lebih cepat mendorong pemulihan ekonomi yang sudah mulai berkedip sejak kuartal II-2021.

Peningkatan target realisasi tersebut didesain sebagai visi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke level 5,4%-6% pada 2022. 

Target pertumbuhan ekonomi tersebut kembali ke jalur moderat setelah tahun lalu terkontraksi cukup dalam dan tahun ini kembali merangkak pulih.

"Tahun 2022, investasi kita yang langsung Rp1.200 triliun dengan kita melakukan analisa dengan perusahaan-perusahaan yang masuk, insyaallah itu akan tercapai," kata Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dalam Webinar Economic Outlook, Selasa, 23 November 2021.