Defisit APBN Tembus Rp144,2 Triliun, Sri Mulyani Andalkan Utang SBN
Di tengah belanja negara yang masif dan penerimaan pajak yang melemah, pemerintah menggantungkan pendapatan dari Surat Berharga Negara (SBN).
Nasional
JAKARTA – Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Maret 2021 telah mengalami defisit Rp144,2 triliun. Di tengah belanja negara yang masif dan penerimaan pajak yang melemah, pemerintah menggantungkan pendapatan dari Surat Berharga Negara (SBN).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan belanja negara sepanjang kuartal I-2021 mencapai Rp523,0 triliun atau tumbuh 15,6% year on year (yoy).
Rinciannya, belanja kementerian dan lembaga (K/L) tumbuh 41,2% menjadi Rp201,6 triliun. Sementara belanja non K/L tumbuh lebih lambat 9,9% menjadi Rp148,5 triliun. Adapun Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tumbuh 0,9% ke posisi Rp173 triliun.
- 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
- PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
- Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea
“Ini masih didominasi oleh upaya kita menghalau dampak COVID-19, baik di bidang kesehatan maupun ekonomi. APBN bekerja luar biasa keras untuk menarik kembali ekonomi masuk ke zona positif ,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KITA, Kamis 22 April 2021.
Adapun realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 telah mencapai Rp131,1 triliun. Realisasi itu setara dengan 19,2% dari pagu anggaran yang sebesar Rp699,43 triliun.
Jika dilihat dari sebaran belanja, Kementerian Kesehatan mencatatkan pertumbuhan belanja terbesar, yakni 534,1% dari Rp2,4 triliun pada kuartal I 2020 menjadi Rp15,1 triliun pada kuartal I 2021.
Sri menuturkan Kemenkes yang paling depan menghadapi COVID-19 anggarannya naik 5 kali lipat. Anggaran ini didominasinya oleh pengadaan vaksin COVID-19.
“Anggaran ini juga dipakai untuk perawatan 99.000 pasien COVID-19 dengan biaya Rp6,9 triliun,” jelas Sri.
Sementara, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) mencatatkan kenaikan belanja hingga 761,9% dari Rp700 miliar pada kuartal I-2020 menjadi Rp6,4 triliun pada kuartal I-2021.
“Anggaran ini dinikmati 6,6 juta pelaku usaha yang mendapatkan bantuan Rp7,9 triliun. Ini dirasakan langsung oleh masyarakat, tidak ada perantara dan langsung ke rekening mereka (pelaku usaha),” ujar Sri Mulyani.
Dalam menopang belanja tersebut, pemerintah terus menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) untuk menambal defisit APBN. Penerbitan SBN neto hingga akhir Maret 2021 telah mencapai Rp337,2 triliun atau 27,9% dari pagu APBN.
Kontribusi terbesar penyerap SBN adalah Bank Indonesia (BI) sejalan dengan SKBI I. Hingga 16 April 2021, BI telah menyerap Rp101,91 triliun SBN, terdiri dari Rp64,85 triliun Surat Utang Negara (SUN) dan RP37,06 triliun dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
“Pembiayaan utang ini untuk menopang pembiayaan non utang dan menambal defisit kita. Defisit ini diperlukan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi,” pungkas Sri Mulyani. (LRD)