Dengar Pak Nadiem, PGRI Minta Kemendikbud Tak Bikin Pernyataan yang Meresahkan Guru
JAKARTA- Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Prof. Unifah Rosyidi meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tidak bikin pernyataan yang meresahkan para guru. “Sering sekali guru mendapat beban, bahkan hampir setiap hari mendengar pernyataan yang tidak nyaman dari Kemendikbud. Misalnya, ada tunjangan profesi guru hanya dibayarkan pada guru yang berprestasi. Meskipun dibantah, banyak sekali […]
Nasional & Dunia
JAKARTA- Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Prof. Unifah Rosyidi meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tidak bikin pernyataan yang meresahkan para guru.
“Sering sekali guru mendapat beban, bahkan hampir setiap hari mendengar pernyataan yang tidak nyaman dari Kemendikbud. Misalnya, ada tunjangan profesi guru hanya dibayarkan pada guru yang berprestasi. Meskipun dibantah, banyak sekali pernyataan yang meresahkan para guru,” ujar Unifah dalam FGD Peta Jalan Pendidikan yang diselenggarakan secara daring di Jakarta, Selasa 2 Februari 2021.
- 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
- PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
- Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea
Seharusnya, kata Unifah, Kemendikbud di bawah Menteri Nadiem Makarim hendaknya fokus bagaimana agar pembelajaran berlangsung efektif pada situasi sulit seperti saat ini. Oleh karena itu, jangan ada pernyataan yang bikin heboh dan meresahkan para guru.
PGRI dalam waktu dekat akan merancang buku aktivitas yang membantu para guru dan siswa dalam belajar. Meski dalam situasi yang serba terbatas, Unifah mengatakan PGRI tetap mengabdi bagaimana agar kompetensi guru semakin meningkat.
“Jangan dibilang kalau guru itu penting, tapi ada pernyataan yang bikin resah. Tolonglah guru diberikan ketenangan. Termasuk guru-guru Satuan Pendidikan Kerja sama (SPK) yang tunjangan sertifikasinya dicabut,” kata Unifah dikutip Antara.
Dia mengatakan bahwa memang guru SPK mengajar di sekolah kerja sama, tetapi para guru tersebut juga mempunyai keluarga. Lagi pula para guru itu bekerja untuk mencerdaskan anak-anak bangsa.
“Begitu juga perekrutan guru CPNS, yang tanpa persetujuan DPR, dikatakan akan dihilangkan. Dampaknya kemana-mana, karena anak-anak muda kita tidak akan tertarik lagi menjadi guru,” ujar dia.