Departemen Pendidikan AS Dibubarkan Trump, Ini Sederet Alasan dan Dampaknya

JAKARTA - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump baru saja menandatangani perintah eksekutif untuk membubarkan Departemen Pendidikan Amerika Serikat. 

Langkah ini merupakan bagian dari upaya besar Partai Republik untuk mengurangi campur tangan pemerintah federal dalam kebijakan pendidikan dan mengembalikan wewenang kepada pemerintah negara bagian. Namun, perintah ini menghadapi berbagai tantangan hukum dan politik yang signifikan.

Presiden Trump mengumumkan bahwa ia akan menutup Departemen Pendidikan dengan alasan bahwa lembaga tersebut boros dan terlalu dipengaruhi oleh ideologi liberal. 

"Kami akan mengembalikan pendidikan dengan sangat sederhana kepada negara bagian, di mana seharusnya berada, dan ini adalah langkah yang sangat populer untuk dilakukan," ujar Trump kepada awak Media dilansir laman Reuters, Jumat 21 Maret 2025.

Menteri Pendidikan, Linda McMahon, ditunjuk untuk mengawasi proses transisi ini. Trump berpendapat bahwa desentralisasi kebijakan pendidikan akan meningkatkan efisiensi dan memberikan lebih banyak kebebasan kepada negara bagian dalam mengelola sistem pendidikan mereka sendiri.

• Baca Juga: Apa itu Tren de Aragua? Gangster yang Dideportasi Massal Donald Trump

Tak Bisa Dibubarkan Tanpa Persetujuan Kongres

Meskipun Trump telah menandatangani perintah eksekutif, pembubaran penuh Departemen Pendidikan tidak dapat terjadi tanpa persetujuan kongres.

Mengingat sejarah upaya serupa yang selalu gagal, kemungkinan besar perintah ini akan menghadapi perlawanan kuat dari Demokrat dan beberapa anggota Partai Republik.

Jaksa Agung California, Rob Bonta, telah mengisyaratkan bahwa ia akan memantau kebijakan ini dan menindaklanjuti jika ada pelanggaran hukum.

“Pemerintahan Trump tahu, dan bahkan mengakui, bahwa Presiden tidak dapat membubarkan Departemen Pendidikan AS tanpa persetujuan Kongres. Namun, mereka terus melakukan segala cara untuk menghancurkan kemampuan Departemen tersebut dalam menjalankan fungsi terpentingnya,” ujar Rob keterangan resminya kepada awak media dilansir USA Today.

Sementara itu, Gubernur California, Gavin Newsom, mengecam perintah tersebut sebagai tindakan berlebihan yang dapat mengganggu sistem pendidikan publik di negara bagian tersebut.

Negara bagian California menjadi salah satu yang paling vokal dalam menentang kebijakan ini. Pejabat pendidikan California, termasuk Superintendent Tony Thurmond, menegaskan bahwa hanya Kongres yang memiliki kewenangan untuk membubarkan Departemen Pendidikan dan mereka akan melawan segala upaya pemotongan dana pendidikan.

"Saya tidak akan membiarkan upaya sembrono Presiden Trump untuk memenuhi janji kampanyenya mengorbankan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak-anak kita. Saya tidak akan tinggal diam ketika Presiden melanggar hukum," kata Rob menambahkan.

Beberapa institusi pendidikan, seperti University of California, mengungkapkan kekhawatiran bahwa kebijakan ini dapat mengganggu pendanaan dan layanan pendidikan bagi mahasiswa. 

Sebagai bagian dari upaya efisiensi pemerintahan, jumlah pegawai Departemen Pendidikan akan dikurangi dari 4.133 menjadi 2.183 orang. Trump mengklaim bahwa langkah ini akan mengurangi birokrasi dan meningkatkan efektivitas administrasi pendidikan di tingkat negara bagian.

Menariknya, pemangkasan tenaga kerja ini disebut sebagai bagian dari reformasi pemerintahan yang dipimpin oleh Elon Musk, yang dikenal dengan pendekatan bisnisnya yang berfokus pada efisiensi dan pemangkasan biaya.

Langkah Trump mendapat dukungan luas dari Partai Republik, terutama dari gubernur negara bagian yang berhaluan konservatif seperti Ron DeSantis dari Florida dan Greg Abbott dari Texas. 

Mereka percaya bahwa kebijakan ini akan mengurangi pengaruh pemerintah federal dalam sistem pendidikan dan memberikan lebih banyak kebebasan kepada pemerintah negara bagian untuk mengelola sekolah mereka sendiri.

Partai Republik telah lama mengkritik Departemen Pendidikan sebagai instrumen pemerintah federal yang memperburuk sistem pendidikan dengan regulasi yang berlebihan dan kebijakan yang cenderung mendukung ideologi liberal. 

Mereka juga melihat pembubaran departemen ini sebagai langkah maju dalam memperluas kebijakan “school choice,” yang memungkinkan pendanaan publik digunakan untuk sekolah swasta dan keagamaan.

• Baca Juga: Donald Trump Biang Kerok Rupiah Anjlok

Dampak terhadap Pendanaan dan Program Federal

Meskipun Trump berencana membubarkan Departemen Pendidikan, ia menegaskan bahwa pendanaan untuk program-program penting seperti IDEA (pendanaan untuk siswa disabilitas), Title I (bantuan untuk sekolah berpenghasilan rendah), dan pinjaman mahasiswa tidak akan berubah. 

Namun, pemerintahan Trump ingin memastikan bahwa dana federal disalurkan lebih dekat ke negara bagian dan langsung kepada siswa tanpa perantara dari pemerintah pusat.

Salah satu kebijakan yang diusung dalam perintah eksekutif ini adalah pelarangan sekolah yang menerima dana federal untuk mempromosikan inisiatif DEI (diversity, equity, and inclusion) serta ideologi gender termasuk LGBTQ yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai konservatif.

Trump mengkritik kebijakan pendidikan yang diterapkan selama beberapa dekade terakhir, dengan alasan bahwa meskipun triliunan dolar telah dihabiskan untuk pendidikan, prestasi siswa AS terus mengalami penurunan. Ia juga menyalahkan kebijakan Partai Demokrat dan isu imigrasi sebagai penyebab utama permasalahan dalam sistem pendidikan.

Salah satu aspek penting dalam kebijakan ini adalah nasib portofolio pinjaman mahasiswa federal yang saat ini mencapai US$1,5 triliun. Jika Departemen Pendidikan dibubarkan, maka pengelolaan pinjaman ini kemungkinan besar akan dipindahkan ke Departemen Keuangan.

"Saya tidak berpikir Departemen Pendidikan seharusnya menangani pinjaman tersebut. Itu bukan urusan mereka," kata Trump. 

Trump juga telah membalikkan beberapa kebijakan Presiden Joe Biden terkait pengurangan utang mahasiswa, dengan tujuan mengurangi intervensi pemerintah dalam pembiayaan pendidikan tinggi.

Kebijakan ini diperkirakan akan menghadapi berbagai tantangan hukum dan politik. Oposisi dari kongres, tekanan dari kelompok pendidikan, serta perlawanan dari negara bagian seperti California akan menjadi hambatan utama dalam merealisasikan kebijakan ini. 

Selain itu, belum ada kejelasan mengenai nasib program-program yang dikelola oleh Departemen Pendidikan jika pembubaran benar-benar terjadi.

Keberhasilan implementasi kebijakan ini akan sangat bergantung pada dinamika politik di kongres serta dukungan dari negara bagian dan masyarakat luas.