Deretan Bentrok Tolak RUU TNI di Sejumlah Kota Senin Malam
- Demonstrasi yang awalnya berlangsung damai berubah menjadi kericuhan di Surabaya, Kupang, Malang, dan Sukabumi. Massa menilai revisi UU TNI berpotensi menghidupkan kembali dwifungsi militer dan mengancam supremasi sipil.
Nasional
JAKARTA - Pada Senin malam, 24 Maret 2025, gelombang aksi unjuk rasa menolak Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) berlangsung di beberapa kota di Indonesia.
Demonstrasi yang awalnya berlangsung damai berubah menjadi kericuhan di Surabaya, Kupang, Malang, dan Sukabumi. Massa menilai revisi UU TNI berpotensi menghidupkan kembali dwifungsi militer dan mengancam supremasi sipil. Berikut adalah sejumlah titik aksi massa yang berakhir ricuh:
Surabaya: Bentrokan dan Gas Air Mata
Di Surabaya, unjuk rasa berlangsung di depan Gedung Negara Grahadi pada Senin, 24 Maret 2025. Massa yang dikoordinasikan oleh Front Anti Militerisme mulai berorasi sejak pukul 15.00 WIB.
Aksi mulai memanas pada pukul 16.15 WIB ketika massa membakar banner bergambar Presiden Prabowo Subianto dan sembilan tokoh yang disebut berada di balik RUU TNI.
Bentrokan terjadi saat massa melempar botol dan batu ke arah polisi pada pukul 16.35 WIB, yang kemudian dibalas dengan tembakan gas air mata.
Kericuhan semakin meningkat ketika seorang demonstran ditangkap karena diduga membawa bom molotov, meskipun kemudian tidak terbukti. Pada pukul 18.15 WIB, polisi membubarkan massa secara paksa dengan kendaraan taktis Brimob.
Hingga pukul 19.15 WIB, situasi mulai kondusif, tetapi jumlah pendemo yang ditangkap belum diketahui.
Kupang: Demonstran Dipukul Pegawai DPRD
Di Kupang, sekitar 200 mahasiswa Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar aksi di depan Gedung DPRD pada Senin sore.
Massa membakar kardus dan mencoba memasuki gedung, tetapi situasi memanas ketika tidak ada perwakilan DPRD yang menemui mereka. Akibatnya, pintu kaca gedung pecah dan sejumlah perabot lobi rusak.
Demonstrasi berujung pada tindakan kekerasan. Salah satu mahasiswa, Melianus Maimau, mengaku dipukul dengan tempat sampah dan ditonjok oleh pegawai DPRD, menyebabkan pelipisnya lecet. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari kepolisian mengenai insiden ini.
- Baca Juga: Daftar Titik Aksi Demonstrasi Revisi UU TNI
Sukabumi: Bentrokan dan Water Cannon
Di Kota Sukabumi, demonstrasi yang digelar oleh Aliansi Bersuara untuk Demokrasi (ABSI) di depan Gedung DPRD berlangsung sejak pukul 15.00 WIB. Massa menuntut transparansi pemerintah dan menolak revisi UU TNI.
Kericuhan terjadi ketika massa mencoba merangsek masuk ke halaman DPRD dan merusak gerbang. Polisi merespons dengan menyemprotkan water cannon pada pukul 16.37 WIB. Puncak bentrokan terjadi pukul 17.30 WIB saat massa melempar air kemasan dan cat ke arah aparat.
Ketua DPRD Kota Sukabumi menyayangkan aksi ricuh ini dan menduga ada penyusup dalam demonstrasi. Ia mengklaim telah menunggu mahasiswa sejak pukul 12.00 WIB untuk berdialog. DPRD kemudian mengundang mahasiswa untuk audiensi keesokan harinya.
Sebanyak 10 demonstran diamankan, dengan beberapa korban luka yang dibawa ke rumah sakit untuk perawatan. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari kepolisian mengenai jumlah total korban dan kerusakan akibat aksi ini.
Malang: Enam Demonstran Dilarikan ke Rumah Sakit
Di Kota Malang, unjuk rasa berlangsung di depan Gedung DPRD pada Minggu malam, 23 Maret 2025. Aksi berujung ricuh setelah massa mengamuk.
Enam orang dilarikan ke RSUD Dr. Saiful Anwar (RSSA) Malang. Lima korban telah diperbolehkan pulang, sementara satu pasien masih dirawat akibat cedera di sekitar mulut.
Ketua Tim Hukum, Humas, dan Ketertiban RSSA Malang, Dony Iryan Vebry Prasetyo, membenarkan bahwa korban berasal dari demonstrasi tersebut. Namun, penyebab pasti luka-luka yang dialami demonstran masih dalam penyelidikan.
Gelombang demonstrasi menolak revisi UU TNI terus meluas dengan berbagai insiden yang terjadi di sejumlah kota.
Bentrokan antara massa dan aparat menunjukkan ketegangan yang meningkat seiring dengan protes terhadap kebijakan pemerintah. Hingga saat ini, belum ada respons resmi dari pemerintah terkait tuntutan demonstran.