World Water Forum (WWF) ke-10 di Bali. (twitter.com/UN_Armida)
Dunia

Desakan dan Rekomendasi PBB pada Isu Sanitasi dan Krisis Air Global

  • 2,2 miliar orang di dunia tidak memiliki akses ke air minum yang aman
Dunia
more
Distika Safara Setianda

Distika Safara Setianda

Author

JAKARTA - Organisasi di bawah Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak pemerintah dunia untuk melakukan aksi konkret dalam menyelesaikan isu sanitasi dan masalah krisis air global.

“Jadi, bagaimana setiap negara memprioritaskan air, bagaimana setiap negara memprioritaskan investasi pada data meteorologi dan hidrologi,” kata Sekretaris Jenderal World Meteorogical Organization (WMO) Celeste Saulo di Media Center Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), dikutip Rabu, 22 Mei 2024.

“Lalu bagaimana setiap negara memprioritaskan pendidikan, bagaimana setiap negara memprioritaskan kesehatan adalah sesuatu yang harus ditangani,” sambungnya.

Menurutnya, pemerintah harus melakukannya secara sistemik agar dapat mengatasi isu-isu global.

Sekretaris Eksekutif (ES) Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia dan Pasifik (UN ESCAP) Armida Alisjahbana juga mendorong hal yang sama.

“Air merupakan hak atau layanan paling dasar maka dari itu peran dari pemerintah sangatlah penting terutama untuk masalah paling mendasar,” kata dia.

“Maka dari itu, dalam tujuan untuk mengembangkan hak layanan dasar tersebut, pemerintah perlu mengimplementasikan pendanaan inovatif yang menurut saya banyak sekali ahli dalam hal ini, terutama dalam sektor terkait dengan air.”

Armida menyebutkan, kerja sama terkait air adalah salah satu cara untuk memastikan kelangkaan air, kekeringan, dan bencana terkait air tidak menjadi krisis berkepanjangan.

Diperlukan peningkatan upaya kolaboratif antar negara, kawasan, sektor, dan pemangku kepentingan. Kemitraan pemerintah-swasta dalam efisiensi air, seperti yang diperjuangkan oleh UNIDO dapat membantu.

Kolaborasi terkait mitigasi, adaptasi, dan pengurangan risiko bencana juga dinilai dapat membantu mempersempit kesenjangan pendanaan.

Akses Air Minum

PBB menyoroti beberapa fakta memilukan tentang air, salah satunya adalah bahwa 2,2 miliar orang di dunia tidak memiliki akses ke air minum yang aman. Padahal, air merupakan kunci bagi dunia untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

“Goal (SDGs) poin enam mengenai air bersih dan sanitasi mendukung hampir semua tujuan lainnya, terutama goal satu dan dua mengenai kemiskinan dan kelaparan,” ujar Armida.

Di kesempatan yang sama, PBB juga memberikan rekomendasi untuk mencegah atau mengatasi kelangkaan air, kekeringan, dan bencana terkait air dan sanitasi dalam World Water Forum (WWF) ke-10 di Bali.

Armida, menyatakan rekomendasi pertama adalah melalui kerja sama untuk sumber air bersama. Kerja sama ini memerlukan peningkatan kolaborasi antara negara, wilayah, sektor, dan pemangku kepentingan.

“Selain untuk menyalurkan sumber daya baru dan mendorong inovasi, kolaborasi juga dapat membantu mengurangi ketimpangan pendanaan,” ujar dia.

“Kemitraan pemerintah-swasta dalam efisiensi air, seperti yang didukung Organisasi Pengembangan Industri Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNIDO), dapat membantu mewujudkannya.”

Sekretaris Eksekutif Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia dan Pasifik (ESCAP), menjelaskan langkah kolaboratif yang mencakup agenda mitigasi, adaptasi, dan pengurangan risiko bencana, juga dapat membantu mengurangi kesenjangan pendanaan.

Saat ini, kebutuhan pendanaan untuk adaptasi yang tidak terpenuhi di kawasan Asia dan Pasifik mencapai rata-rata USD144,74 miliar per tahun.

Rekomendasi kedua adalah investasi dalam sistem data untuk peringatan dini. Data yang lebih akurat mengenai peringatan dini dapat mengurangi kerugian akibat bencana hingga 60%.

“Penilaian ilmiah juga merupakan fokus penting bagi kerja sama. Bulan depan, kami akan menyelenggarakan The 3rd Pole Climate Forum yang dipimpin oleh Organisasi Meteorologi Dunia (WMO). Yaitu forum untuk menggerakkan para ilmuwan terbaik dan pelaku pembangunan yang paling kompeten di dunia tentang pencairan gletser,” kata Armida.

Menindaklanjuti arahan dari pemerintah di kawasan Asia Pasifik, sistem PBB kini telah terintegrasi untuk menyediakan sistem peringatan dini multi-bencana.

ESCAP Kantor PBB untuk Pengurangan Risiko Bencana (UNDRR), Organisasi Meteorologi Dunia, Persatuan Telekomunikasi Internasional (ITU), dan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (IFRC) bekerja sama. Sementara itu, UNICEF memetakan cadangan air untuk membantu perencanaan kesiapsiagaan dan adaptasi.

“Atas nama PBB, saya ingin menyatakan penghargaan atas kepemimpinan yang ditunjukkan oleh Pemerintah Indonesia dalam menyelenggarakan forum penting ini,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal WMO, yang juga organisasi di bawah naungan PBB, Celeste Saulo, menyatakan pelayanan meteorologi dan hidrologi nasional yang kuat dan andal sangat penting untuk keberhasilan peringatan dini terhadap semua jenis bencana, termasuk air.

“Oleh karena itu di Indonesia, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang juga sebagai anggota WMO, telah bekerja sama dengan otoritas penanggulangan bencana dan masyarakat sipil,” ungkap Saulo.

PBB telah meluncurkan kampanye untuk memastikan Sistem Peringatan Dini dapat melindungi semua orang di dunia pada tahun 2027.

“Saya bangga WMO menjadi salah satu penggerak utama inisiatif ini. Kami sepenuhnya berkomitmen untuk mencapai kesuksesannya,” tandasnya.