Dewan Keamanan PBB Segera Putuskan Penempatan Polisi Asing di Haiti

JAKARTA - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dijadwalkan memberikan suara pada awal pekan ini untuk menyetujui penempatan polisi asing di Haiti. Izin itu bakal melegalkan penggunaan kekuatan asing untuk membantu Haiti melawan geng-geng kejahatan yang sebagian besar telah menguasai ibu kota Port-au-Prince.

Pejabat Haiti mengatakan senjata yang digunakan oleh geng-geng tersebut diyakini sebagian besar diimpor dari Amerika Serikat. Haiti meminta bantuan internasional  sejak hampir setahun yang lalu. 

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan kepada 15 anggota dewan bulan lalu bahwa penggunaan kekuatan yang kuat” oleh pengerahan polisi multinasional dan penggunaan aset militer diperlukan untuk memulihkan hukum dan ketertiban di Haiti serta melucuti persenjataan geng.

• Ada di Makam Firaun, Ini 7 Manfaat Biji Ketumbar Bagi Kesehatan
• Ikut Perdagangan Perdana IDX Carbon, BCA Siap Perluas Pembiayaan Sektor EBT
• Lagi Ramai di Medsos, Ini Cara Kerja Doxing yang Perlu Anda Waspadai!

Belum jelas bagaimana China dan Rusia, yang memiliki hak veto bersama dengan Amerika Serikat, Prancis, dan Inggris, akan memberikan suara terhadap resolusi yang diusulkan Amerika Serikat. Diplomat mengatakan mereka berhati-hati untuk memberikan izin penggunaan kekuatan secara umum.

China menginginkan resolusi tersebut menyatakan bahwa Haiti harus memberitahu Dewan Keamanan tentang negara-negara yang akan berpartisipasi dalam misi tersebut sebelum otorisasi PBB berlaku.

Amerika Serikat memperbarui teks draf tersebut untuk menyatakan bahwa otorisasi PBB akan diberikan kepada negara-negara yang memberitahu Sekretaris Jenderal Antonio Guterres tentang partisipasi mereka dalam misi tersebut.

Resolusi Dewan Keamanan membutuhkan sembilan suara mendukung dan tidak ada veto untuk diadopsi. Tanggapan terhadap permintaan bantuan Haiti tertunda karena kesulitan mencari negara yang bersedia memimpin misi bantuan keamanan. Kenya maju pada bulan Juli dengan janji 1.000 polisi. 

Kemudian, Bahama berkomitmen dengan 150 orang, sementara Jamaika dan Antigua serta Barbuda juga bersedia membantu. Guterres telah mendorong negara-negara, terutama di Amerika, untuk terus membangun “momentum baru”.

Negara-negara berhati-hati dalam mendukung pemerintahan Perdana Menteri Haiti Ariel Henry yang tidak terpilih kembali. Ariel mengatakan pemilihan yang adil tidak dapat diadakan dengan ketidakamanan saat ini. Haiti tidak memiliki perwakilan terpilih sejak Januari. Meskipun disetujui Dewan Keamanan PBB, misi bantuan keamanan tersebut tidak akan menjadi operasi Perserikatan Bangsa-Bangsa.

• Pelaku Periklanan Ingatkan RPP UU Kesehatan Akan Berdampak Negatif ke Ekonomi Kreatif dan Media
• Prakiraan Cuaca Besok dan Hari Ini 02 Oktober 2023 untuk Wilayah DKI Jakarta
• Patut Ditiru, Ini 3 Kekompakan Ibu dan Anak di Drama Not Others

Pasukan perdamaian PBB diterjunkan ke Haiti pada tahun 2004 setelah pemberontakan mengakibatkan penggulingan dan pengasingan Presiden Jean-Bertrand Aristide. Pasukan perdamaian meninggalkan Haiti pada tahun 2017 dan digantikan oleh polisi PBB, yang kemudian meninggalkan Haiti pada tahun 2019.

Warga Haiti waspada terhadap kehadiran PBB yang bersenjata. Negara Karibia itu bebas dari kolera hingga 2010, ketika pasukan penjaga perdamaian PBB membuang limbah yang terinfeksi ke sungai. Lebih dari 9.000 orang meninggal karena penyakit tersebut, dan sekitar 800.000 jatuh sakit.