Ekonom senior Faisal Basri. (Kemenkominfo)
Nasional

Di MK Faisal Basri Singgung Politik Gentong Babi dalam Wujud Bansos

  • Dalam penjelasannya, Faisal membawa judul presentasi tentang bansos menjelang Pemilu 2024 yang dilakukan secara ugal-ugalan, dengan tujuan memenangkan pasangan calon 02 Prabowo-Gibran.
Nasional
more
Distika Safara Setianda

Distika Safara Setianda

Author

JAKARTA - Ekonom Senior, Faisal Basri, menjadi ahli pada sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh Anies-Muhaimin (AMIN) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam penjelasannya, Faisal membawa judul presentasi tentang bansos menjelang Pemilu 2024 yang dilakukan secara ugal-ugalan, dengan tujuan memenangkan pasangan calon 02 Prabowo-Gibran.

Faisal menjelaskan istilah politik gentong babi atau Pork Barrel politics yang dianggap terjadi dalam kampanye Prabowo-Gibran. Menurutnya, istilah ini berasal dari Amerika Serikat.

Politik gentong babi atau pork barrel politics merupakan salah satu strategi politik yang dinilai tidak etis. Menurut Annie Duke dalam Quit (2022), politik gentong babi adalah tindakan menggunakan anggaran publik sedemikian rupa untuk mendapatkan keuntungan politik.

Politik gentong babi adalah strategi para kandidat untuk memenangkan dukungan publik, berbeda dengan praktik politik uang lainnya yang biasanya dilakukan secara diam-diam, seperti pembelian suara, memberi hadiah, atau memberi janji kepada individu atau kelompok.

Praktik politik gentong babi memiliki variasi bentuknya. Ini bisa meliputi pemberian uang tunai dan bantuan sosial, peningkatan alokasi anggaran untuk proyek di suatu daerah, dan sejenisnya.

Menurut Faisal, konteksnya adalah dilakukan oleh anggota DPR, baik Senat maupun House of Representatives, yang ingin terpilih kembali memasukkan proyek-proyek atau menggelontorkan uang banyak ke wilayah konstituennya, di distrik mereka, dengan tujuan agar terpilih Kembali.

Menurutnya, keadaan di sana sangat parah, bahkan ada NGO khusus praktik pork barrel ini karena membiaskan demokrasi.

Bedanya dengan di Indonesia adalah dalam bentuk program yang digelontorkan. Jika di AS, yang digelontorkan adalah proyek misalnya pembangunan jembatan dan lain sebagainya.

“Jadi, secara umum pork barrel ini di negara berkembang ini di negara-negara berkembang wujudnya berbeda, karena pendapatan ya masih rendah, angka kemiskinan yang tinggi di Indonesia,” kata Faisal di MK, Jakarta,  Senin, 1 April 2024.

Menurut Faisal, di Indonesia praktiknya berbeda. Dia menilai kemiskinan menjadi salah satu faktor yang dimanfaatkan oleh para politikus untuk menggelontorkan bansos demi kepentingan politik.

“Penduduk miskin ekstrem, nyaris miskin, rentan miskin, itu kira-kira hampir separuh dari penduduk, jadi santapan yang memang ada di depan mata para politisi,” ujarnya.

“Karena memang mereka lebih sensitif tentu saja terhadap pembagian-pembagian sejenis bansos,” lanjutnya.

Faisal juga sempat menyinggung politik gentong babi di Indonesia ini melibatkan mobilisasi dari pejabat. Ia mencontohkan beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju periode Presiden Jokowi.

Dampak Bansos

Di samping itu, ahli Ekonomi sekaligus Dosen Ekonomi di Universitas Indonesia (UI), Vid Adrison Ph.D, membeberkan statistik terkait dampak bantuan sosial (bansos) berpengaruh pada tingkat keterpilihan pasangan calon di pemilu.

Vid menyebut, bansos efektif meningkatkan dukungan terhadap calon petahana atau pasangan calon presiden dan wakil presiden yang didukung oleh petahana.

“Saya menggunakan data hasil Pilpres dari 2004 sampai 2024 dan melihat apa yang menentukan perolehan suara, ternyata kesimpulannya adalah: kesimpulan besarnya, adalah petahana atau kandidat yang didukung oleh petahana akan mendapatkan persentase suara yang lebih tinggi,” kata Vid dalam menyampaikan keahliannya di MK, pada Senin ini.

“Dan persentase suara pemenang lebih tinggi di daerah-daerah kemiskinan yang lebih tinggi,” imbuhnya.

Analisis Vid disampaikan menggunakan teori political budget cycles, yang secara garis besar menyatakan bahwa selalu terjadi peningkatan dalam komposisis belanja dari perlindungan sosial menjelang Pemilu.

“Singkatnya, akan ada peningkatan spending menjelang pemilu dan itu akan menguat ketika yang naik itu adalah yang ikut itu adalah incumbent,” tandas Vid.

Kenaikan bansos tersebut konsisten terjadi pada 2022-2023, tepat setahun sebelum Pilpres. Bansos dianggap efektif karena sesuai dengan tingkat kemiskinan yang masih tinggi di Indonesia.

“Saya melakukan exercise yang bisa diverifikasi. Kesimpulannya, ada bukti statistik yang kuat dan konsisten untuk menunjukkan hubungan positif kemiskinan dengan persentase perolehan suara petahana,” jelasnya.

Kenapa Bansos Efektif Meningkatkan Suara 

Menurut Vid, bansos dapat diklaim sebagai hasil kebijakan pemerintah. Masyarakat tidak bisa menyangkal bahwa bansos bukan dari pemerintah.

“Jadi, masyarakat tidak bisa menyangkal bansos tersebut dari pemerintah," ucap Vid.

Menurutnya, bansos memang menargetkan masyarakat miskin, artinya kebijakan yang targeted. Nilai uang valuenya berbeda tergantung dari income seseorang. Bagi orang miskin nilai Rp200 ribu luar biasa dibanding masyarakat berpenghasilan tinggi.

Ada juga perilaku yang myopic. Myopic adalah kecenderungan memperhatikan hal-hal yang terjadi lebih dekat terjadi dibandingkan dengan yang sudah lama terjadi, atau terjadi dalam beberapa tahun mendatang.

Menurutnya, masyarakat berpenghasilan dan berpendidikan rendah cenderung bersifat myopic.