Dibanjiri Keluhan, DJP Terus Benahi Sistem Pajak Coretax

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu)  meluncurkan sistem pajak modern bernama Coretax pada tanggal 1 Januari 2025. Langkah ini merupakan bagian dari upaya mendukung pencapaian target penerimaan pajak dan modernisasi layanan perpajakan di Indonesia.

Sayangnya masih banyak kendala yang muncul. Hal ini menjadikan akun Instagram DJP dibanjiri banyak keluhan.

• Film dan Drama Bertema Luar Angkasa, Terbaru When the Stars Gossip
• Los Angeles Dilanda Kebakaran Besar, Rumah Selebritis Jadi Lautan Api
• Menakar Kinerja Perbankan di Tahun 2024: BBCA, BBRI, dan BRIS Memimpin

Direktur penyuluhan, pelayanan dan hubungan masyarakat DJP Dwi Astuti mengakui hingga saat ini DJP terus memperbaiki kendala yang ada serta mematikan layanan coretax berjalan dengan baik.

"Pada kesempatan ini, dapat kami tegaskan bahwa terkait implementasi Coretax DJP, Wajib Pajak tidak perlu khawatir adanya pengenaan sanksi administrasi apabila dalam masa transisi terdapat keterlambatan penerbitan faktur pajak maupun pelaporan pajak,"katanya dalam keterangan resmi pada Jumat, 10 Januari 2025.

DJP memastikan tidak ada beban tambahan kepada Wajib Pajak sebagai akibat penggunaan sistem yang berbeda antara sistem yang selama ini digunakan dengan sistem yang baru.

Saat ini, Dwi menyebut beberapa hal yang telah dilakukan DJP ialah memperluas jaringan dan peningkatan kapasitas bandwidth. Penunjukan penanggung jawab perusahaan (role access / impersonate) dan penunjukan penanggung jawab kegiatan administrasi perusahaan (PIC) dalam rangka pembuatan faktur pajak.

Lalu pembuatan faktur pajak baik yang disampaikan secara biasa maupun dalam bentuk *.xml. Sampai saat ini, kapasitas sistem aplikasi coretax DJP sudah dapat menerima faktur yang dikirim dalam bentuk *.xml sampai dengan 100 faktur per pengiriman dan akan terus ditingkatkan kapasitasnya serta perbaikan fitur pencetakan dokumen faktur pajak.

Pendaftaran yang meliputi: pengaturan ulang kata sandi, pemadanan NIK-NPWP, pelaksanaan update data, dan penggunaan kode otorisasi sertifikat elektronik melalui pengenalan wajah (face recognition). Pembayaran yang meliputi: aplikasi pembuatan kode billing, pemindahbukuan, dan pembayaran tunggakan (utang pajak) berupa STP maupun SKP.

Selanjutnya memperbaiki layanan pengajuan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh, Surat Keterangan Bebas (SKB) PPN, Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) dan status Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Adapun, sampai dengan tanggal 9 Januari 2025 pukul 18.55 WIB, wajib pajak yang sudah sudah berhasil mendapatkan sertifikat digital / sertifikat elektronik untuk menandatangani faktur pajak berjumlah 126.590.

Sementara itu, wajib pajak yang sudah berhasil membuat faktur pajak yaitu sebesar 34.401 dengan jumlah faktur pajak yang telah dibuat 845.514 dan faktur pajak yang telah divalidasi atau disetujui sebesar 236.221.