Wakil Menteri Keuangan
Industri

Diharap Jadi Motor Penggerak, Serapan APBD Justru Belum Optimal

  • JAKARTA – Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara menyebut peranan krusial Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam percepatan perekonomian daerah. Posisi strategis itu tercermin dalam komposisi APBD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang cukup besar. Tahun depan, anggaran transfer ke daerah sebesar Rp795,5 triliun, sepertiga dari total belanja negara yakni Rp2.750 triliun. “Pada […]

Industri
Ananda Astri Dianka

Ananda Astri Dianka

Author

JAKARTA – Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara menyebut peranan krusial Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam percepatan perekonomian daerah.

Posisi strategis itu tercermin dalam komposisi APBD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang cukup besar. Tahun depan, anggaran transfer ke daerah sebesar Rp795,5 triliun, sepertiga dari total belanja negara yakni Rp2.750 triliun.

“Pada 2021, hampir sepertiganya adalah belanja negara yang dikirimkan kepada APBD dan juga sebagian langsung ke tingkat desa,” kata Suahasil pada East Java Economic Forum (EJAVEC) 2020 secara virtual, Rabu, 4 November 2020.

Besarnya peran APBD, Suahasil mendorong seluruh Pemerintahan Daerah untuk memaksimalkan realisasi anggaran yang sudah disiapkan.  Ia mengharapkan APBD bisa mendorong belanja dan Dana Desa digunakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa serta mendorong kegiatan-kegiatan di desa.

Lebih lanjut, ia menginginkan agar kegiatan-kegiatan ekonomi lokal dioptimalkan oleh uang masyarakat maupun dengan menggunakan dana desa. Terlebih, dalam kondisi pandemi seperti saat ini di mana pergerakan antardaerah ditinjau dari pergerakan manusia dan pergerakan barang menjadi sulit.

“Kita ingin agar sektor pertanian dan UMKM tetap berproduksi. Dibeli oleh uang yang ada bukan hanya uang masyarakat, Dana Desa pun bisa saja dipakai untuk membeli produk-produk lokal dan digunakan secara bersama-sama,” tambahnya.

Akan tetapi, Suahasil juga menyoroti belum optimalnya realisasi APBD hingga saat ini. Padahal, pemerintah daerah hanya memiliki waktu dua bulan sampai akhir tahun.

Per Oktober 2020, data Kementerian Keuangan menyatakan total saldo dalam rekening kas umum daerah masih senilai Rp239 triliun.

“Artinya kan masih ada dana di perbankan, ada di rekening kas umum daerah.”