Dilanda Krisis Ekonomi, Sri Lanka Bakal Lockdown 36 jam
- Sri Lanka mengumumkan Lockdown Nasional selama 36 jam pada Sabtu, 2 April 2022, akibat dari krisis ekonomi yang melanda. Pemerintah Sri Lanka juga telah mengerahkan pasukan di bawah keadaan darurat untuk memadamkan protes terhadap presiden, serta kerabat-kerabatnya.
Dunia
COLOMBO - Sri Lanka mengumumkan lockdown Nasional selama 36 jam pada Sabtu, 2 April 2022, akibat dari krisis ekonomi yang melanda. Pemerintah Sri Lanka juga telah mengerahkan pasukan di bawah keadaan darurat untuk memadamkan protes terhadap presiden, serta kerabat-kerabatnya.
Lockdown mulai berlaku pada Sabtu petang kemarin dan akan dicabut pada Senin pagi. Aksi protes massa anti Pemerintah yang direncanakan terhadap memburuknya kekurangan bahan bakar, makanan dan obat-obatan.
Aksi Protes massa ini dikakukan pada hari Sabtu,3 April 2022 untuk seorang wanita yang diidenfikasi sebagai seorang peramal yang sering berkonsultasi dengan presiden Rajapaksa di kota Utara Anuradhapura. Pemerintah Sri Lanka memberikan perintah untuk melakukan lockdown sehari setelah Presiden Gotabaya Rajapaksa memberlakukan keadaan darurat menyusul upaya kekerasan untuk menyerbu rumahnya, dengan mengatakan Lockdown tersebut demi "perlindungan ketertiban umum".
- Sentil Crazy Rich yang Senang Flexing, Konglomerat Dato Sri Tahir: That’s Rubbish
- 8 Jalan Tol Milik Konglomerat Jusuf Hamka, Termasuk Cisumdawu!
Hastag "#GoHomeRajapaksas" dan "#GotaGoHome" telah menjadi tren selama berhari-hari di Twitter dan Facebook di negara tersebut, yang tengah berjuang melawan kekurangan bahan pokok, kenaikan harga yang tajam, dan pemadaman listrik yang melumpuhkan aktivitas masyarakat Sri Lanka.
"Jangan terhalang oleh gas air mata, segera mereka akan kehabisan dolar untuk mengisi kembali," kata salah satu postingan yang mendorong orang untuk berdemonstrasi bahkan jika polisi berusaha membubarkan aksi demonstrasi.
Dalam keadaan normal, militer Sri Lanka hanya dapat memainkan peran pendukung bagi polisi, tetapi keadaan darurat memberi mereka wewenang untuk bertindak sendiri, termasuk untuk menahan warga sipil.