Dilema Kenaikan Rasio Pajak di Tengah Anjloknya Kepercayaan Investor

JAKARTA - Pemerintahan Prabowo Subianto telah menetapkan target ambisius dalam meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dengan sasaran mencapai 23%. 

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan target ini sulit terealisasi. Dikutip Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, RPJMN hanya menargetkan rasio penerimaan negara sebesar 13,75%-18%. Sementara tax ratio dipatok pada kisaran 11,52%-15%, jauh dari target awal sebesar 18,5%.

Penerimaan pajak dalam dua bulan pertama tahun 2025 mencatat penurunan drastis sebesar 30% dibandingkan tahun sebelumnya (year-on-year). Akibatnya, tax ratio tahun 2025 berpotensi turun di bawah 10,22% yang tercatat pada tahun 2024, bahkan dapat jatuh di bawah 10%. 

Menurut Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, hal ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah yang ingin meningkatkan rasio pajak tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi. 

Beberapa strategi perlu dirancang untuk meningkatkan penerimaan pajak meliputi perbaikan administrasi pajak melalui penerapan sistem coretax guna meningkatkan efisiensi dan transparansi.

Pemerintah juga perlu melakukan pemberantasan underground economy, terutama sektor ekonomi yang selama ini belum sepenuhnya terjangkau oleh sistem perpajakan, serta meningkatkan iklim bisnis agar lebih kondusif guna merangsang pertumbuhan sektor usaha dan memperluas basis pajak.

Kepercayaan Investor Anjlok

Di sisi lain, peningkatan pajak yang agresif dapat memperburuk sentimen investor yang saat ini sudah berada dalam kondisi negatif.  Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun 7% dalam beberapa hari terakhir, yang memicu trading halt oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Goldman Sachs bahkan menurunkan peringkat aset keuangan Indonesia dari overweight menjadi market weight.  Ekonom dari Universitas Gadjah Mada (UGM),  I Wayan Nuka, mengungkapkan bahwa penurunan IHSG mencerminkan persepsi investor terhadap stabilitas nasional. 

“Kalau sebuah indeks jatuh secara ekstrem seperti kemarin, itu sebenarnya adalah cerminan dari apa yang dipersepsikan oleh para investor,” jelas Nuka dikutip laman resmi UGM, Senin, 24 Maret 2025.

• Harga Emas Antam Hari Ini Menguat Tipis jadi Segini
• Pupuk Indonesia Sabet 3 Penghargaan dan Rahmad Pribadi Dinobatkan sebagai CEO Visioner
• 5 Aplikasi Online Shop Terbaik untuk Membeli Komponen Komputer

Lonjakan aksi jual asing (net sale) mengindikasikan adanya capital outflow ke negara-negara lain yang dianggap lebih stabil, seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia. “Kalau kita lihat indeks di hari yang sama, hanya Indonesia saja di Asia yang merah, yang lain hijau semua. Dugaan saya ini ada shifting, dana yang keluar dari Indonesia masuk ke negara-negara lain di kawasan tersebut,” jelas Nuka.

Faktor utama yang memperburuk sentimen pasar meliputi kebijakan kontroversial pemerintah yang tidak pro-pasar, kasus korupsi yang melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), ketidakpastian politik pasca Pemilu 2024, serta defisit fiskal yang semakin membesar.

Di tengah kondisi ini, pemerintah harus berhati-hati dalam mengambil kebijakan perpajakan agar tidak semakin menggerus kepercayaan investor.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk meredam dampak negatif kebijakan pajak terhadap pasar keuangan antara lain menunjukkan stabilitas ekonomi dan politik melalui komunikasi yang efektif kepada investor.

Pemerintah juga perlu mengurangi kebijakan yang bersifat represif terhadap pasar dan menggantinya dengan insentif yang mendorong investasi jangka panjang, serta menyesuaikan kebijakan pajak dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap iklim investasi.

Sehingga, investor tetap merasa nyaman menanamkan modalnya di Indonesia. “Kita tidak bisa hanya memburu investor, sementara negara lain justru menunjukkan perbaikan,” tambah Nuka.