Dilema Program 3 Juta Rumah, APBN Tak Mampu Biayai

JAKARTA -  Selama masa kampanye, Presiden Prabowo Subianto berjanji meluncurkan program pembangunan 3 juta rumah per tahun. Namun, program ambisius ini hadir dengan berbagai tantangan, kritik, dan pendekatan yang menarik perhatian publik.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menjelaskan bahwa tidak semua rumah dalam program ini akan diberikan secara cuma-cuma. Rumah gratis disediakan untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan, seperti kaum dhuafa dan kelompok rentan, dengan dukungan dari pengusaha. Sebagian besar rumah tetap akan dijual dengan harga terjangkau.

Dari target 3 juta rumah, 2 juta akan dibangun di pedesaan, sementara 1 juta sisanya akan menyasar kebutuhan di perkotaan. Dengan fokus pada kedua wilayah ini, pemerintah berharap dapat mengatasi kesenjangan akses perumahan antara desa dan kota.

Program ini tidak lepas dari kritik, beberapa anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) menyebut bahwa pemberian rumah gratis dapat membuat masyarakat malas. Namun, Maruarar menegaskan bahwa jumlah rumah gratis sangat terbatas, sehingga mayoritas penerima masih harus berkontribusi secara finansial untuk memperoleh rumah mereka. Hal ini diharapkan dapat menjaga semangat kerja dan tanggung jawab penerima manfaat.

• Harga Rokok Naik Mulai Januari 2025, Ini Daftarnya
• Guru Besar Usahid: PP dan Permenkes Tak Boleh Bertentangan dengan UU
• PPN Naik, Pemerintah Beri Diskon Listrik 50 Persen Januari-Februari 2025

Kolaborasi dengan Pihak Swasta dan Bank Dunia

Dengan anggaran yang hanya sebesar Rp5,2 triliun, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menghadapi tantangan besar. Dana ini diperkirakan hanya cukup untuk membangun sekitar 257.000 rumah, jauh dari target 3 juta. Meski demikian, Maruarar menolak untuk menyerah. Ia berkomitmen mencari solusi kreatif untuk mengatasi keterbatasan anggaran.

"Jika hanya mengandalkan APBN, kami hanya mampu membangun rumah sebanyak 257.000 rumah," terang Ara kepada awak media di Jakarta, dikutip, Senin, 16 desember 2024.

Kolaborasi dengan sektor swasta menjadi salah satu langkah strategis dalam program ini. Pengusaha diharapkan tidak hanya membantu dalam hal pendanaan tetapi juga turut serta membangun rumah gratis untuk kelompok masyarakat miskin. 

Selain itu, Kementerian PKP berencana mengajukan pinjaman ke Bank Dunia untuk mendukung pencapaian target besar ini. Carolyn Turk, Country Director for Indonesia and Timor-Leste, East Asia and Pacific World Bank, mengungkapkan bahwa Bank Dunia siap memberikan dukungan berupa pinjaman, modal, serta bantuan analitis untuk memastikan efektivitas program.

"Kerja-kerja analitis ini juga termasuk penyusunan serta penetapan target dan sasaran penerima manfaat dari program ini. Selain itu juga analitis dalam penyusunan sistemnya, karena ketika ada proses desentralisasi yang juga melibatkan dengan pemerintah daerah, maka terdapat sistem untuk proses monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaannya," terang Carolyn.

Selain pinjaman ke Bank Dunia, pembiayaan program ini juga akan melibatkan investasi dari sektor swasta, baik domestik maupun internasional. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem yang mendukung pembangunan perumahan secara berkelanjutan.

Keberhasilan program 3 juta rumah memerlukan keterlibatan semua pihak, mulai dari pemerintah, sektor swasta, hingga lembaga internasional. Bila benar terwujud, program ini tidak hanya tentang membangun rumah, tetapi juga memberikan harapan bagi jutaan keluarga Indonesia untuk memiliki tempat tinggal yang layak.