Dinilai Bebani APBN, DPR Dorong Pemerintah Cari Skema Pendanaan Lain Biayai IKN

JAKARTA -- DPR RI menyoroti keputusan pemerintah yang mengalokasikan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022-2024 untuk membiayai pembangunan ibu kota negara (IKN) baru pasca disahkannya Undang-Undang (UU) IKN.

Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan pemerintah perlu berpikir cermat dan lebih hati-hati untuk menggelontorkan APBN agar tidak menjadi beban bagi keuangan negara. Apalagi, anggaran megaproyek ini disebut akan menggunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

"Pemerintah harus konsisten dalam mewujudkan komitmen untuk tidak membebani APBN dengan porsi besar dalam pembangunan IKN," katanya dalam keterangan pers, Rabu, 19 Januari 2022.

• Jangan Senang Dulu, Ternyata Lonjakan Harga Migas dan Batu Bara Tidak Baik bagi Indonesia
• 5 Musim Jual Beli Saham yang Penting untuk Diketahui
• Kode Broker Saham Ditutup: Bandar Untung, Investor Ritel Buntung

Dia pun mendorong pemerintah menyusun strategi skema pendanaan jangka pendek maupun jangka panjang dengan meminimalkan alokasi APBN dalam proyek pembangunan IKN baru di Penajem Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur.

Menggunakan dana PEN yang merupakan dan prioritas penanganan pandemi COVID-19 akan membuat konsolidasi fiskal terganggu di tengah realisasi PEN yang masih rendah. Tahun lalu, realisasi anggaran PEN hanya mencapai Rp658,6 triliun atau 88,4% dari pagu sebesar Rp744,77 triliun.

Tahun ini, pemerintah menyiapkan anggaran PEN sebesar Rp455,62 triliun, naik dari alokasi sebelumnya sebesar Rp414 triliun. Kenaikan ini diduga sebagai upaya untuk membiayai pembangunan IKN.

Muhaimin mengingatkan agar pemerintah bijak dalam menggunakan dana PEN dan harus segera melakukan perincian serta perhitungan secara matang alokasi terhadap kluster-kluster PEN. Sehingga, dana PEN dapat dioptimalkan untuk melajutkan program pemulihan ekonomi yang sudah berjalan.

"Saya meminta pemerintah memprioritaskan alokasi APBN untuk direalisasikan pada program prioritas, terutama pada program PEN 2022," tandasnya.

Dia mendorong agar pemerintah perlu mencari pendanaan melalui investasi dari dalam maupun luar negeri dengan sebisa mungkin menghindari utang jangka panjang yang menimbulkan beban bunga di kemudian hari.

Terkait investasi swasta, baru-baru ini pemerintah telah mendapatkan komitmen investasi dari pemerintah Uni Emirat Arab senilai US$10 milar setara Rp142 triliun untuk pembangunan IKN. Sementara investor domestik, banyak BUMN yang sudah menyatakan kesediaan mereka untuk berinvestasi di sektor properti dan konstruksi.

Muhaimin menegaskan DPR berkomitmen mengawal dan mengawasi pemerintah dalam penyusunan rencana pendanaan pembangunan IKN serta penggunaan APBN agar konsolidasi fiskal tetap sehat seperti yang mulai terjadi tahun lalu.

"Pemerintah harus terus menjadikan masukan DPR sebagai pertimbangan dalam menentukan porsi APBN dalam pembangunan IKN," ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaatkan anggaran pembangunan IKN yang telah dinamai Nusantara akan dialokasikan dalam revisi APBN 2022 serta APBN 2023 dan 2024.

Pemerintah akan mulai menyiapkan anggaran dana untuk IKN baru pada semester kedua tahun ini. Namun, dia belum membeberkan secara rinci besaran alokasi APBN untuk pembangunan Nusantara di Pulau Borneo.

Sri Mulyani menegaskan, penghitungan dan alokasi kebutuhan anggaran akan dilakukan dengan cermat dan hati-hati agar tujuan pembangunan Nusantara dapat tercapai namun stabilitas dan sustainibilitas keuangan negara tetap terjaga.

"Nanti kita akan buat rencana induk yang nanti akan tertuang di dalam Perpres (Peraturan Presiden)," katanya dalam konferensi pers, Selasa, 18 Januari 2022.

Bendahara Negara menambahkan bahwa pemerintah akan memastikan agar pendanaan pembangunan Nusantara ini tidak mengganggu penanganan COVID-19 dan program pemulihan ekonomi.

Sebaliknya, pendanaan pembangunan ibu kota baru dirancang agar dapat mendorong terbentuknya pusat pertumbuhan ekonomi baru dan sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi selama pandemi COVID-19.

"Ini nanti dari aspek pendanaanya akan dilihat apa yang menjadi trigger awal yang akan kemudian menimbulkan momentum untuk pembangunan selanjutnya, dan juga untuk menciptakan anchor atau dalam hal ini jangkar bagi pembangunan ibu kota negara dan pemindahannya," papar Sri Mulyani.