Menteri BUMN Erick Thohir mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 30 Agustus 2021. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia
Nasional

Disetujui DPR, 10 BUMN Bakal Diguyur Dana PMN Rp73 Triliun

  • Rinciannya, PMN tunai disetujui sebesar Rp69,8 triliun sedangkan PNM non tunai sebesar Rp3,4 triliun

Nasional

more
Rizky C. Septania

JAKARTA- DPR menyetujui alokasi dana Penyertaan modal Negara (PMN) yang bakal disalurkan pada 10 Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

Hal ini diputuskan dalam agenda Rapat Kerja Komisi VI DPR bersama Erick Thohir Senin, 4 Juli 2022.

Wakil Ketua Komisi VI DPR, Mohamad Hekal mengatakan dalam siaran pers, PMN yang disetujui mencakup PMN tunai dan Non Tunai. Rinciannya, PMN tunai disetujui sebesar Rp69,8 triliun sedangkan PNM non tunai sebesar Rp3,4 triliun. Dari kucuran dana tersebut, kesepuluh BUMN akan mendapat kucuran dana PMN kisara Rp73 triliun. 

BUMN pertama yang bakal dapat guyuran dana PMN adalah PT PLN (Persero). Tak tanggung-tanggung, dana yang bakal diterima PLN mencapai Rp10 triliun.

Oleh Haikal, dana tersebut dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di sektor pembangkit, transmisi, gardu induk dan distribusi.

"Termasuk di dalamnya pelaksanaan program listrik desa dan pembangkit EBT, ini penugasan ya," ujar Haikal seperti dikutip TrenAsia.com dari keterangan resmi.

Kedua ada PT LEN Industri.  BUMN yang jadi induk PT Pindad ini bakal dapat kucuran dana kisaran Rp3 triliun. Dana tersebut dialokasikan untuk pembangunan fasilitas dan peningkatan kapasitas produksi radar, pesawat, kapal, amunisi, medium tank, kendaraan tempur dan modernisasi senjata sebagai bagian dari pengembangan usaha.

Selain dana tunai, PMN juga bakal menerima dana PMN Non Tunai sebesar Rp838,4 miliar. Bantuan ini bakal digunakan untuk memperkuat struktur permodalan dan perbaikan kinerja perusahaan.

Selanjutnya, ada PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) yang bakal dapat jatah dana PMN sebesar Rp2 Triliun. Dana ini diperuntukkan ebagai bagian dari pengembangan usaha dan dalam rangka memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha perusahaan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional.

PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) juga bakal menerima dana PNM non tunai sebesar Rp2,6 triliun untuk memperkuat struktur permodalan dan perbaikan kinerja perusahaan.

BUMN Karya, PT Hutama Karya (Persero juga dapat jatah dana PMN sebesar Rp30,561 triliun. Oleh DPR, dana ini diberikan untuk pembangunan infrastruktur Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang terdiri atas konstruksi JTTS tahap I dan tahap II.

PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) Jadi BUMN kelima yang menerima dana PNM. Adapun dana PMN yang disetujui sebesar Rp9,5 triliun.

Dana ini diberikan untuk penguatan permodalan dalam rangka restrukturisasi, pengembangan infrastruktur pariwisata dan infrastruktur aviasi.

Selain itu, DPR memberi catatan bahwa dana juga diberikan untuk melakukan pembebasan lahan dan penyelesaian proyek kawasan KEK Mandalika.

Kemudian DPR  juga menyetujui PNM sebesar Rp6 triliun untuk PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) yang merupakan holding dari asuransu dan penjaminan. Dana ini dikucurkan sebagai dukungan penugasan penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dijalankan oleh PT Jamkrindo dan PT Askrindo.

Keenam, ada PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang dapat jatah dana PMN sebesar Rp4,1 triliun. Dana ini disetujui untuk memenuhi setoran modal porsi Indonesia dalam penambahan pembiayaan proyek KCJB.

Selanjutnya, PT Reasuransi Indonesia Utama mendapat bantuan PMN sebesar Rp3 triliun dalam rangka perbaikan tingkat kesehatan untuk mendapatkan rating internasional guna penguatan kapasitas bisnis perusahaan.

BUMN yang bergerak di transportasi darat, Perum Damri ikut dapat bantuan dana PMN sebesar Rp867 miliar. Dana ini oleh DPR diharapkan bisa digunakan untuk penyediaan armada untuk penugasan perintis, KSPN, armada bus listrik untuk perkotaan melalui buy the service dan untuk meningkatkan kapasitas bisnis perusahaan.

Terakhir ada Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia/AirNav Indonesia yang mendapat dana PMN sebesar Rp790 miliar.

Dana ini diharapkan bisa dipakai untuk mencapai seamless Air Traffic Management (ATM) di kawasan regional serta mendukung program strategis pemerintah melalui modernisasi ATM sistem.