Disorot Soal Pemilihan Direksi dan Komisaris BUMN, Ini Jawaban Erick Thohir

JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir tengah disorot terkait pemilihan direksi dan komisaris perusahaan pelat merah.

Erick Thohir menegaskan bahwa seleksi pimpinan pimpinan perusahaan milik negara dilakukan sesuai dengan prosedur dan tanpa tekanan dari pihak lain.

“Saya tidak takut diancam-ancam karena loyalitas saya jelas, ke presiden,” ujar Erick dilansir Antara, Kamis, 18 Juni 2020.

• 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
• PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
• Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea
• Anies Baswedan Tunggu Titah Jokowi untuk Tarik Rem Darurat hingga Lockdown
• IPO Akhir Juni 2021, Era Graharealty Dapat Kode Saham IPAC

Menurut dia, proses pemilihan komisaris dan direksi BUMN tetap mengikuti aturan yang berlaku.

Salah satu direksi bank BUMN yang tengah disorot adalah Wakil Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI, Anggoro Eko Cahyo yang disebut-sebut tak lolos uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Ada proses assessment yang perlu diikuti. Direksi dan komisaris harus berakhlak. Kita masukan juga mengerti digital leadership, global business safety, costumer focus, building strategic partnership,” ujar Erick.

Pemilik Grup Mahaka Media tersebut menuturkan berdasarkan hasil riset terhadap 500 perusahaan besar dunia, sebanyak 75% CEO meyakini COVID-19 memaksa untuk masuk ke dalam dunia digital.

“Termasuk kita semua. Hidup kita harus adaptif sekarang, even ketemu vaksin, kita akan berbeda gaya hidupnya,” urainya.

Selain itu, lanjut dia, Kementerian BUMN juga melibatkan kementerian terkait yang berhubungan dengan sektor bisnis perusahaan pelat merah. “Karena tidak mungkin BUMN Karya tidak punya hubungan baik dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR),” ucapnya.

Kemudian, kata dia, Kementerian BUMN juga menerima masukkan dari pihak lain agar diterima pasar. “Kalau membangun ekosistem baik, ya harus diterima pasar,” kata dia.

Ke depan, kata Erick, BUMN tidak lagi mendapatkan alokasi APBN. “Salah satunya sudah disetujui presiden. Saya sudah sampaikan ke Menteri Keuangan dan teman-teman DPR, bahwa kita tidak mau lagi APBN ke depannya. Tapi kita 1% dari dividen.”

Dia juga mengingatkan salah satu tantangan bagi BUMN di tengah pandemi COVID-19 yakni memperbaiki rantai pasok dan logistik.

“Kita punya kekuatan pasar yang besar, jangan dikasih orang terus. Karena ke depan sendiri yang namanya global traveling, global ekonomi, hari ini semua balik ke titik bilateral. Akhirnya, energy security, food security, health security, harus dijaga,” tegasnya. (SKO)