BUMN
BUMN

Ditarget Dividen Rp90 T, Seberapa Besar Kontribusi BUMN bagi Pendapatan Negara?

  • Hingga November 2024, pemerintah telah menerima dividen BUMN sebesar Rp 85,5 triliun, meningkat dari yang tadinya Rp82,06 triliun pada pediode yang sama ditahun 2023. BUMN sektor perbankan dan energi menjadi penyumbang utama.

BUMN

Muhammad Imam Hatami

JAKARTA - Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto berusaha mengoptimalkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai salah satu sumber utama pendapatan negara. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menargetkan penerimaan dividen dari BUMN mencapai Rp90 triliun, meningkat dari realisasi tahun 2024, yang hingga kuartal III mencatatkan setoran deviden Rp70 triliun.

Dividen BUMN telah menjadi salah satu kontributor penting dalam pendapatan negara. Untuk tahun 2025, target penerimaan dividen tersebut mencakup, Rp 89,17 triliun dari BUMN di bawah Kementerian BUMN, termasuk Rp 48,87 triliun dari sektor perbankan dan Rp 40,29 triliun dari sektor non-perbankan, kemudian Rp 828,45 miliar dari BUMN dan lembaga yang berada di bawah Kementerian Keuangan.

Hingga November 2024, pemerintah telah menerima dividen BUMN sebesar Rp85,5 triliun, meningkat dari yang tadinya Rp82,06 triliun pada pediode yang sama ditahun 2023. BUMN sektor perbankan dan energi menjadi penyumbang utama.

Beberapa BUMN mencatatkan kontribusi signifikan terhadap dividen pada 2024, Bank Rakyat Indonesia (BRI) menjadi penyumbang terbesar dengan dividen sebesar Rp25,7 triliun, diikuti oleh Bank Mandiri yang memberikan kontribusi sebesar Rp17,1 triliun, menjadikan keduanya sebagai motor penggerak utama di sektor perbankan.

Pada sektor energi, Mind ID dan Pertamina mencatatkan dividen masing-masing sebesar Rp11,2 triliun dan Rp 9,3 triliun, Selain itu, Telkom juga turut menyumbang dividen sebesar Rp9,2 triliun. Kontribusi dividen dari BUMN-BUMN ini menjadi sumber pendapatan yang penting bagi negara, sekaligus mencerminkan kekuatan sektor-sektor yang ada dalam perekonomian Indonesia.

“Terima kasih atas kinerja yang positif yang selama ini telah ditorehkan oleh BUMN-BUMN. Tapi, saya yakin bahwa performa ini bisa semakin baik seiring dengan semangat BUMN untuk memaksimalkan potensi yang telah ada sekaligus mengeksplorasi peluang baru,” terang Menteri BUMN Erick Tohir, dalam keterangan resminya, dikutip Senin, 12 Desember 2024.

Strategi Pemerintah untuk Maksimalkan Penerimaan

Untuk mencapai target penerimaan dividen BUMN sebesar Rp90 triliun pada 2025, pemerintah mengimplementasikan berbagai strategi, diantaranya, pertama dengan penguatan tata kelola BUMN, Kementerian BUMN fokus meningkatkan efisiensi operasional dan tata kelola perusahaan untuk memastikan keuntungan yang maksimal.

Kedua, diversifikasi usaha, BUMN didorong untuk memperluas portofolio bisnis, termasuk di sektor digital dan energi terbarukan. Ketiga, peningkatan produktivitas lewat investasi strategis di bidang infrastruktur dan digitalisasi dilakukan untuk memperkuat daya saing BUMN.

Selain itu, pemerintah berencana meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), termasuk dari laba bersih BUMN, serta memaksimalkan potensi sektor pajak. Untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada 2025, pemerintah juga menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) barang mewah dari 11% menjadi 12%. Kebijakan ini diharapkan dapat menambah pendapatan negara untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan layanan publik.